Banda Aceh (Waspada Aceh) – Setelah KPK melakukan penyegelan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Rabu (4/7/2018), ditengarai kini ribuan paket proyek baru yang belum dilelang, menjadi tidak jelas.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh telah menetapkan sekitar 2.872 paket proyek yang besaran nominalnya hingga Rp5 trilliun. Sementara saat ini ruangan yang mengelola paket-paket proyek itu telah disegel oleh KPK.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur, Nova Iriansyah, yang hari ini Kamis (5/7/2018) telah ditunjuk secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Aceh mengatakan, pihaknya tetap menjalankan proses tender yang dananya sudah dikucurkan. Sementara yang belum, mereka masih menunggu berakhirnya proses pemeriksaan di ULP Pemerintah Aceh.
“Yang dilakukan KPK itukan sesuai dengan peraturan, kita harus taat. Kita harus terima. Saya sedang mencari jalan lain agar teknis Biro Pengadaan Barang Jasa harus dihentikan karena pemeriksaan KPK. Dan yang lain tetap jalan terus tidak semua terhenti,” katanya usai menghadiri rapat di kantor Gubernur Aceh, Kamis (5/7/2018).
“Tetap jalan, itu seperti proyek yang serapan anggaran apakah itu Penunjukan Langsung (PL) atau lainnya,” tambah Nova.
Ia berharap semua paket proyek itu akan selesai sampai batas yang telah ditentukan. Meskipun ia tak menampik akan ada keterlambatan, tapi tidak terlalu jauh dari schedule.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh yang disegel KPK, kata Nova, hanya diminta KPK untuk disterilkan selama dua hari. “Kami dapat informasi itu (ULP) disterilkan selama dua hari,” katanya.(dani randi)
