Banda Aceh (Waspada Aceh) – Berbagai isu pelayanan publik terkini di Provinsi Aceh menjadi bahan perbincangan antara Ombudsman RI Perwakilan Aceh dengan rekan jurnalis dari berbagai media di Aceh.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dian Rubianty mengatakan, ombudsman sangat memerlukan masukan pihak luar dan stakeholder. Khususnya, kata dia, dari kalangan media dalam menyampaikan masukan isu krusial pelayanan publik untuk menjadi perhatian Ombudsman.
“Kami ingin mengajak teman-temann ikut serta melakukan pengawasan pelayanan publik Aceh. Jika ada satu isu yang diberikan secara mendalam melalui investigasi bisa kita tindaklanjuti,” tutur Dian pada silaturahmi dan bincang media bersama Ombudsman di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kamis (12/12/2023).
Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.
Dia juga menambahkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman terkait persoalan dugaan maladministrasi.
Secara khusus, bincang media juga membahas isu terkini baik persoalan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Dalam pertemuan itu juga membahas pendistribusian kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, serta tindak lanjut Ombudsman dalam penanganannya.
Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima dan menangani sebanyak 201 laporan terkait pelayanan publik pemerintahan sepanjang tahun 2022. Dari total pengaduan 70% berhasil ditindaklanjuti, selebihnya perlu menempuh langkah selanjutnya melalui berbagai prosedur dan tahap verifikasi.
Masalah kepegawaian, agraria dan tata kelola desa masih mendominasi laporan masyarakat.
Menurut Dian, tren pengaduan di tahun 2022, jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya 2021, sebanyak 382 laporan.
Dian berharap masyarakat berani melapor ke Ombudsman terkait pelayanan publik yang buruk. Sinergi dari pihak media sangat diharapkan, kata dia. (*)
