Banda Aceh (Waspada Aceh) – Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh, menyampaikan laporan hasil peninjauan lapangan ke Bireuen, Aceh, kepada Kepala Satgasnas PRR Sumatera, Muhammad Tito Karnavian.
Tim meninjau langsung proses revitalisasi Puskesmas Mon Keulayu di Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada 21–22 Oktober 2026. Semula ditargetkan selesai Desember 2026, namun dengan progres 90% saat ini, kini diupayakan rampung lebih cepat pada akhir Oktober 2026.
Peninjauan ini menjadi bagian dari pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028, dengan fokus pada pemulihan prasarana kesehatan yang terdampak banjir bandang akhir November tahun lalu.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menyampaikan bahwa progres pemulihan sektor kesehatan di daerah pascabencana Sumatera mengalami kemajuan signifikan.
Dari puluhan rumah sakit umum daerah (RSUD) serta ratusan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), hampir seluruhnya telah beroperasi 100 persen. Ia mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang telah mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengoptimalkan penanganan tersebut.
“RSUD hampir 100 persen semua, puskesmas 100 persen, tinggal enam pustu. Dan kami sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget tiga tahun, 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan,” ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Tito berharap, gerak cepat Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam mendorong pemulihan pascabencana dapat memacu kinerja daerah lebih maksimal. Sementara itu Kementerian Kesehatan mendapatkan anggaran rehabilitasi pascabencana Sumatera sebesar Rp157,88 miliar untuk mendukung sarana dan prasarana kesehatan secara optimal. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan sarana dan prasarana, bukan untuk renovasi atau perbaikan gedung.
Tim Satgas PRR juga melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kamis (22/10/2026), di Kantor Bupati Bireuen. Rapat ini dihadiri Tim Satgas PRRP, Perwakilan Itjen Kemendagri, Wakil Bupati Bireuen, Sekdakab Bireuen dan para Kepala SKPK Bireuen.
Satgas PRR dalam laporannya menyebutkan, rehabilitasi Puskesmas Mon Keulayu dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai bagian dari program Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Prasarana Kesehatan di Provinsi Aceh I. Pekerjaan yang dimulai pada Agustus 2026 kini telah mencapai progres fisik 90%.
Pekerjaan saat ini menyasar pemulihan menyeluruh bangunan puskesmas yang sempat terendam banjir. Meliputi perbaikan lantai, plafon, pengecatan gedung induk, serta renovasi gedung rawat inap yang mengalami penurunan lantai.
Selain itu, dibangun pula satu unit rumah dinas perawat dan satu unit rumah dinas dokter, serta pemulihan gedung UGD, selasar, enam ruang pelayanan, dan aula puskesmas. Puskesmas Mon Keulayu merupakan salah satu dari tiga puskesmas di Bireuen yang direvitalisasi melalui program ini.
Pelayanan Puskesmas Tetap Berjalan
Laporan itu menyebutkan, meski bangunan belum sepenuhnya tuntas, pelayanan kesehatan dan poli puskesmas telah kembali aktif sejak April 2026. Fasilitas ini melayani sekitar 6.230 penduduk di kawasan sekitar, dengan rata-rata 20 pasien setiap harinya. Namun, keterbatasan sarana penunjang masih dirasakan oleh petugas kesehatan dan warga yang berobat.
Berbagai peralatan medis rusak dan tidak dapat digunakan lagi akibat terendam banjir. Di antaranya adalah unit ambulans yang ikut terendam, stabilizer USG yang belum dapat difungsikan, serta alat EKG yang masih menunggu bantuan dari Kementerian Kesehatan. Keterbatasan anggaran puskesmas menjadi alasan utama belum dapat digantinya peralatan vital tersebut. Selain itu, puskesmas juga membutuhkan alat otoskop, laringoskop, timbangan medis, dan komputer untuk menunjang administrasi pelayanan.
Kabupaten Bireuen sebenarnya telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp33,1 miliar. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Asahan dan Kabupaten Solok Selatan masing-masing sebesar Rp30 miliar dan Rp2 miliar, serta Tambahan Dana Otonomi Khusus (DOKA) sebesar Rp1,1 miliar. Namun per pertengahan Oktober, realisasi keuangan baru mencapai 1,87% atau Rp610,8 juta, dengan realisasi fisik sebesar 27,78%.
Sebagai tindak lanjut kunjungan Tim Satgas PRR, Pemkab Bireuen berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pengiriman peralatan medis yang masih menunggu penyaluran. Posko Satgas PRR Kabupaten juga akan memantau secara berkala kemajuan penyerapan anggaran dan penyelesaian fisik pekerjaan, termasuk pengadaan sarana penunjang puskesmas.
Langkah Percepatan pada Renduk PRRP Sumatera
Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera merupakan dokumen kebijakan nasional, pengesahannya melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Renduk PRRP mengarahkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan, agar tetap mempertimbangkan kondisi dari bangunan itu dan kebutuhan pelayanan pada wilayah masing-masing. Untuk Puskesmas dengan kerusakan berat, strategi yang disiapkan mencakup pembangunan puskesmas modular sebagai bagian dari pemulihan layanan.
Juga direcanakan untuk dapat memenuhi alat kesehatan dan prasarana operasional, ketersediaan obat-obatan serta logistik medis, dan penguatan layanan kesehatan masyarakat. Infrastruktur pendukung seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan limbah medis turut menjadi perhatian agar fasilitas kesehatan yang dipulihkan memenuhi standar pelayanan.
Perbaikan tidak saja tentang fisik. Tapi strategi pemulihan tersebut juga mencakup kewaspadaan dini dan respons pada potensi wabah pascabencana. Lalu, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, serta layanan kesehatan mental dan pemeriksaan status gizi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Dengan demikian, rehabilitasi tidak berhenti pada pemulihan bangunan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan layanan kesehatan menghadapi risiko bencana berikutnya. (*)
