Banda Aceh (Waspada Aceh) – Rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan lapangan (monitoring dan evaluasi) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera atau Satgas PRR Sumatera yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Rabu (19/10/2026), menyoroti kondisi kritis Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Mon Krueng Baru di Desa Bako, Kecamatan Geumpang Keumala, Kabupaten Pidie.
Pada rapat koordinasi yang dipimpin Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, S.A.P., M.Tr.Opsla selaku Kepala Koordinator Wilayah Aceh I Posko Nasional Satgas PRR, disampaikan, fasilitas PDAM Tirta Mon Krueng Baru yang merupakan bantuan pascatsunami, 2008, dan telah beroperasi selama kurang lebih 18 tahun, kini membutuhkan rehabilitasi menyeluruh demi menjaga keandalan pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan.
PDAM Tirta Mon Krueng Baru bukan sekadar penyedia air bersih lokal. Unit ini melayani sekitar 12.000 sambungan rumah serta rumah sakit di Kabupaten Pidie, menjangkau 16 dari 23 kecamatan yang ada. Kapasitas produksi dari Water Treatment Plant (WTP) Kemala tercatat 80 liter per detik.
Peran strategisnya teruji saat bencana banjir November 2025 lalu, ketika PDAM Pidie Jaya rusak total. Selama tiga bulan penuh, satuan dan instansi pemerintah mengambil pasokan air dari PDAM Tirta Mon Krueng Baru Pidie. Bahkan dikirim hingga ke wilayah Tamiang dan Banda Aceh. Atas peran vital tersebut, PDAM ini diusulkan ditetapkan sebagai sarana mitigasi bencana regional.
Kondisi IPA dan Intake Mendesak Ditangani
Hasil monev Tim Satgas PRR, mencatat sejumlah kerusakan utama. Atap IPA sudah hilang sehingga tumbuh lumut yang mengganggu kualitas air yang dihasilkan. Bangunan mengalami kebocoran dan saringan dalam kondisi rusak, meskipun bangunan reservoir dinilai masih layak digunakan. Sekitar 2.000 unit meter air pelanggan yang berada di kawasan terdampak bencana juga tercatat rusak dan perlu diganti.
Sementara itu, di sisi intake, pompa utama berkapasitas 80 liter/detik sudah rusak dan lama tidak berfungsi, sehingga saat ini hanya mengandalkan pompa cadangan berkapasitas 60 liter/detik. Pemanfaatan sumber air juga menghadapi tantangan: pada musim kemarau terjadi persaingan kebutuhan air dengan petani, sedangkan saat musim hujan kekeruhan air sungai melonjak di atas 1.000 NTU, jauh melebihi batas aman pengolahan.
Karena itu, intake lama dinilai perlu direhabilitasi atau dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan bebas dari konflik pemanfaatan air. Karena IPA tidak terdampak langsung oleh bencana November 2025, penanganannya tidak masuk dalam program rehabilitasi darurat tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Pidie diarahkan mengajukan melalui program reguler Bupati kepada kementerian terkait, dengan pembagian kewenangan: Direktorat Cipta Karya menangani IPA hingga sambungan rumah, sedangkan Direktorat Air Tanah dan Air Baku menangani intake dan saluran transmisi.
Sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan, diperlukan tahapan Survei, Investigasi, dan Desain (SID), termasuk kajian neraca air sungai agar penambahan kapasitas tidak menimbulkan konflik kebutuhan air dengan sektor pertanian. Opsi pemindahan intake baru memerlukan survei topografi lebih lanjut untuk menentukan apakah akan menggunakan sistem gravitasi atau pompanisasi.
Terkait lokasi pembangunan WTP baru, tersedia dua opsi lahan: lahan seluas ±2.500 m² yang sudah bersertifikat atas nama PDAM berdekatan IPA lama, maupun lahan di arah hulu dekat Jalan Tangse yang lebih strategis namun belum disurvei. Satgas menyarankan prioritas lokasi di bagian hulu untuk menghindari konflik dengan petani, dengan syarat status kepemilikan dan sertifikasi lahan dipastikan terlebih dahulu sebelum pengajuan anggaran program.
Langkah Konkret Dijalankan
Kepala PDAM Tirta Mon Krueng Baru, Wahyu, diinstruksikan menyiapkan kelengkapan data teknis, dokumen lahan, serta usulan program dan berkoordinasi dengan Balai Cipta Karya Aceh dan BWS Sumatera I. Sementara itu, Balai SDA dan Balai Cipta Karya Kementerian PU akan melaksanakan survei teknis lokasi intake dan SPAM baru untuk menentukan desain terbaik dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.
Penanganan PDAM Tirta Mon Krueng Baru menjadi bukti bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya soal membangun yang hancur, tetapi juga memperkuat yang masih berdiri namun menua, agar ketika bencana datang kembali, masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan paling dasar: air bersih.
Terkait pentingnya pemulihan sarana air bersih pascabencana, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan agar penanganan penyediaan air bersih bagi masyarakat menjadi prioritas.
“Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan masyarakat. Ketika bencana terjadi, ketersediaan air bersih menjadi paling krusial yang harus segera dipulihkan, bahkan lebih utama dari pembangunan fisik lainnya,” kata Tito.
Penanganan air bersih menurut Tito, tidak boleh menunggu sampai fasilitas rusak total baru bergerak. Pencegahan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas sarana air bersih yang masih berfungsi namun menua sama pentingnya dengan membangun yang baru. Semua pihak harus bergerak tanpa memperdebatkan batas kewenangan, karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.
Renduk PRRP dalam Penanganan Air Minum
Pemerintah memasukkan pemulihan infrastruktur air minum sebagai salah satu prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. INi diperlukan bagi masyarakat dalam akses air yang aman, cukup dan berkelanjutan.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, tercatat sebanyak 177 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 172 unit PAMSIMAS, serta 18 Instalasi Pengolahan Air (IPA) mengalami kerusakan. Penanganannya mencakup pemulihan jaringan distribusi dan sambungan rumah, rehabilitasi instalasi pengolahan air, serta perbaikan sarana dan prasarana air baku seperti intake dan pipa transmisi.
Pemerintah juga merencanakan perluasan jaringan SPAM menuju kawasan permukiman terdampak, termasuk hunian tetap (huntap) relokasi. Untuk wilayah terpencil dan perbukitan yang sulit dijangkau jaringan perpipaan, penyediaan air minum berbasis masyarakat melalui PAMSIMAS dapat menjadi alternatif. Sementara jaringan yang belum pulih akan didukung penyediaan air minum darurat melalui distribusi air bersih dan tangki air.
Renduk PRRP menekankan bahwa pemulihan layanan air minum tidak cukup hanya memperbaiki jaringan yang rusak. Ketersediaan sumber air baku, kapasitas instalasi pengolahan, kualitas air, serta keberlanjutan pengelolaan oleh BUMD atau UPTD juga harus dipastikan agar masyarakat memperoleh layanan air minum secara berkesinambungan. (*)
