Banda Aceh (Waspada Aceh) – Realisasi APBN di Aceh terus dilakukan untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Syafriadi di Banda Aceh, Selasa (15/6/2021).
Dia mengatakan, realisasi APBN di Aceh sampai dengan 31 Mei 2021 lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2020 dan 2019. Total realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Mei sebesar 4,87 triliun atau 34,21 persen dari total pagu 14,24 triliun.
Syafriadi menyampaikan berdasarkan catatan kinerja belanja pemerintah pusat di Aceh, di antaranya tren realisasi belanja pegawai pada bulan Mei mengalami kenaikan karena adanya pembayaran THR.
Kemudian, realisasi belanja modal di Aceh (31,61 persen) lebih besar dari rata-rata nasional yaitu (25,06 persen), dana Bansos disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang penyaluranya sesuai dengan jadwal kampus serta persentase realisasi belanja Bansos di Aceh (45,87 persen) lebih besar dari rata-rata nasional (44,95 persen).
Adapun untuk realisasi tambah Syafriadi, transfer ke daerah dan dana desa sendiri mencatat total realisasi per 31 Mei 2021 sebesar 11,96 triliun atau 34,73 persen dari alokasi 34,19 persen. Di mana persentase realisasi DBH di Aceh (50,99 persen), lebih besar dari rata-rata nasional (36,19 persen), realisasi DAK.
Sebagian besar berupa dana BOS (Rp651 miliar) dan tunjangan guru (Rp515 miliar), realisasi penyaluran dana otsus Aceh sebesar 30 persen sesuai dengan tahapan penyaluran otsus tahap pertama (30 persen dari pagu) serta persentase realisasi dana desa di Aceh (33,55 persen) lebih besar dari rata-rata nasional (31,02 persen).
Syafriadi menuturkan, berdasarkan gliat dan aktivitas ekonomi hingga bulan kelima yang lalu, pemerintah memiliki keyakinan bahwa pada Kuartal II 2021 akan dapat meningkat. Hal tersebut didorong oleh technical rebound dan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin solid.
“Kinerja yang baik ini sejogianya terus dijaga ritmenya, bahkan ditingkatkan agar realisasi belanja pemerintah yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” ucap Syafriadi.
Selain itu dia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui 5 klaster, diantaranya program perlindungan sosial, klaster program prioritas, klaster dukungan UMKM, kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultramikro (UMi).
Dia berharap, Stimulus fiskal melalui belanja APBN beserta instrumen program PEN di berbagai sektor dapat memberikan manfaat yang besar dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Syafriadi menambahkan, dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan dukungan seluruh elemen dalam mengimplementasikannya. Oleh sebab itu pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja APBN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. (Kia Rukiah)
