Kutacane (Waspada Aceh) – Puluhan perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam wadah aliansi mahasiswa yang mengaku peduli dengan langkanya pupuk bersubsidi, Selasa (17/9/2019), menggelar demo ke kantor DPRK Aceh Tenggara.
Al Muzawaddin dan M.Safi’i, penanggung jawab dan Kkoordinator aksi mengatakan, selama delapan bulan lebih petani di Aceh Tenggara merasa kesulitan akibat kelangkaan pupuk bersubsidi yang tak kunjung teratasi. Bahkan mahasiswa menduga kelangkaan tersebut terjadi karena adanya permainan di tingkat atas.
Akibatnya, petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi yang dibutuhkan, terutama untuk tanaman jagung dan padi yang selama ini menjadi primadona petani di Aceh Tenggara. Bahkan ancaman gagal panen dan hasil panen yang tak memadai serta jauh dari harapan, tampaknya bakal mendera petani di Aceh Tenggara.
Kondisi itu, ujar Al Muzawaddin dan Safi’i, tak bisa dibiarkan terjadi, karena akan berdampak besar terhadap nasib petani. Oleh sebab itu, aliansi mahasiswa meminta Pemkab melalui dinas terkait memberikan data kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi per tahun, daftar distributor, data luas lahan pertanian dan memita Bupati Raidin Pinim untuk merevitalisasi Kadis Pertanian.
Usai berorasi secara bergiliran, puluhan perwakilan mahasiswa akhirnya bertemu dengan Ketua DPRK sementara, Deny Febrian Roza, Wakil Ketua, Jamudin Selian dan anggota dewan, Arnold Napitupulu, Sufian Sekedang, Rita Muliati, Sarlinawati, Julia Susanti, Roy Hendra Purnomo, Musliadi, Tomi Selian dan anggota dewan lainnya.
Kadis Pertanian Agara, Asbi Selian, di hadapan Ketua/Wakil Ketua DPRK sementara dan anggota dewan lainnya serta puluhan mahasiswa mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini di Aceh Tenggara, bukanlah karena kesengajaan maupun karena adanya permainan dari berbagai pihak. Namun hal itu murni karena tak cukupnya alokasi pupuk pertahun bagi petani di bumi Sepakat Segenep yang hanya 4.500 ton per tahun.
Idealnya, dalam satu tahun kebutuhan pupuk untuk musim rendeng dan musim gadu, khusus untuk tanaman jagung dan padi saja, dibutuhkan pupuk urea bersubsidi sebanyak 35.522 ton. Belum termasuk pupuk untuk tanaman sawit dan kakao, karet serta kebutuhan pupuk untuk tanaman petani lainnya.
Asbi juga menyebutkan, krisis pupuk bersubsidi bukan hanya terjadi di Aceh Tenggara, namun terjadi secara nasional. Namun demikian, untuk mengatasi kelangkaan dan tak cukupnya pupuk bersubsidi di Aceh Tenggara, pihaknya telah melobi pihak Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Mereka telah menambah kebutuhan pupuk untuk Agara sebanyak 1.200 ton lagi yang diambil dari jatah pupuk untuk kabupaten lain.
Anggota DPRK, Sufian Sekedang, mengatakan, selain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, pihak Dinas Pertanian Agara juga perlu mengevaluasi wilayah tugas penyaluran distributor pupuk yang telah ada. (Ali Amran)
