Calang (Waspada Aceh) – Puluhan warga Gampong Alue Meuraksa, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Rabu (7/6/2023).
Kedatangan warga tersebut untuk menuntut keadilan dan mengusut tuntas kasus program peremajaan sawit atau replanting yang sedang berlangsung di desanya. Massa juga menuntut salah satu oknum pejabat di Kejari Aceh Jaya meminta maaf karena diduga sudah mengancam Keuchik Alue Meuraksa.
“Salah satu oknum bagian dari lembaga Kejari di Aceh Jaya melakukan tindakan dan statemen yang dianggap di luar wewenang kinerja Kejari,” ujar Husaini, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi tersebut.
Husaini menjelaskan, kasus tersebut bermula saat Keuchik Gampong Alue Meuraksa mengeluarkan surat panggilan ditujukan kepada ketua Koperasi Sama Mangat pada tanggal 31 Maret 2023.
Namun, lanjutnya, Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Aceh Jaya diduga tidak senang dengan pemanggilan ketua Koperasi Sama Mangat ke Gampong Alue Meuraksa. Sehingga, tambahnya, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan tersebut diduga mengancam keuchik.
Atas kejadian itu, Kelompok Tani Meuraksa Jaya dan masyarakat Gampong Alue Meuraksa dengan tegas mengkritik Kejari Aceh Jaya atas tindakan salah satu anggotanya tersebut.
“Menghalangi keuchik kami menuntut hak masyarakat terkait kasus replanting diduga fiktif di Gampong Alue Meuraksa,” pungkasnya.
Terkait adanya dugaan pengancaman oleh salah seorang oknum pejabat di Kejari Aceh Jaya terhadap keuchik, Kepala Kajari Aceh Jaya, Adam Ohoiled, mengatakan akan mengumpulkan laporan dari peserta aksi untuk dievaluasi.
“Nanti laporan dari teman-teman ini akan dikumpul untuk kita evaluasi. Inikan masih sifatnya laporan. Kita aparat penegak hukum tidak bisa berandai-andai,” kata Adam
“Jadi kasih kesempatan dulu buat kami. Apalagi bukti yang disampaikan teman-teman itu kan belum diuji. Belum kita lihat secara detail, makanya kasih waktu kita lihat dulu,” tambahnya.
Adam kembali memperjelas, Kejari Aceh Jaya selalu bekerja secara prosedur. Jika ada permasalahan, masyarakat bisa memberi laporan kapan pun.
“Nanti kita akan lihat dulu bukti-bukti pendukung untuk dilakukan tindakan sesuai standar yang ada di kita,” tutupnya. (*)
