Banda Aceh (Waspada Aceh) – Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memicu aksi demonstrasi mahasiswa hingga berujung ricuh dalam beberapa hari terakhir dinilai berpotensi mengaburkan substansi utama persoalan.
Perhatian publik disebut lebih banyak tersedot pada bentrokan dan konflik di lapangan dibanding pembahasan akar masalah kebijakan.
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, T. Auliya Rahman, mengatakan, mahasiswa perlu melihat persoalan JKA secara lebih utuh dan tidak menyederhanakan masalah hanya pada kebijakan Pemerintah Aceh semata.
Menurut Auliya, polemik JKA juga berkaitan dengan persoalan sinkronisasi dan validitas data sosial nasional yang menjadi dasar penentuan peserta program.
“Mahasiswa harus mampu melihat persoalan ini secara lebih makro. Jangan sampai seluruh kemarahan publik hanya diarahkan kepada pemerintah daerah, padahal sistem pendataan sosial nasional juga memiliki banyak persoalan mendasar,” kata Auliya dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai langkah Pemerintah Aceh melakukan evaluasi dan penataan data JKA merupakan upaya menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan anggaran yang semakin besar.
Menurutnya, selama bertahun-tahun program JKA berjalan tanpa evaluasi data yang menyeluruh sehingga memunculkan berbagai persoalan, mulai dari data ganda, peserta tidak tepat sasaran, hingga ketidaksinkronan administrasi.
“Ketika Pemerintah Aceh mulai merapikan data, justru muncul fakta bahwa selama ini ada potensi kerugian yang cukup besar akibat ketidaktepatan sasaran dan persoalan administrasi yang tidak pernah dievaluasi secara serius,” ujarnya.
Auliya mengatakan pembenahan data penting dilakukan agar beban APBA tidak terus membengkak dan mengganggu keberlanjutan program JKA di masa mendatang.
“Harus dipahami bahwa merapikan data bukan berarti menghilangkan hak masyarakat. Justru tujuannya agar JKA tetap bisa bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan proses pembenahan tidak boleh hanya bergantung pada data statistik nasional yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat Aceh.
Menurut dia, pemerintah pusat melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga perlu bertanggung jawab melakukan audit dan penyempurnaan data secara menyeluruh.
“Ketika data pusat tidak akurat, maka daerah juga ikut menerima dampaknya.
Karena itu tekanan publik seharusnya dilakukan dua arah, baik kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat yang mengelola sistem data sosial nasional,” ujarnya.
Auliya juga menilai gerakan mahasiswa seharusnya diarahkan pada tuntutan yang lebih substantif, seperti mendorong transparansi data, audit DTSEN nasional, dan keterbukaan hasil verifikasi penerima manfaat.
“Mahasiswa jangan hanya berhenti pada slogan ‘JKA harga mati’. Yang lebih penting adalah memastikan JKA berjalan dengan data yang bersih, tepat sasaran, dan benar-benar melindungi masyarakat rentan,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar polemik JKA tidak berkembang menjadi konflik politik lokal yang dapat memecah masyarakat Aceh.
“Aksi demonstrasi adalah hak demokrasi, tetapi mahasiswa juga punya tanggung jawab intelektual untuk menjaga agar perjuangan tetap tepat sasaran dan tidak kehilangan substansi,” jelasnya. (*)
