Banda Aceh (Waspada Aceh) – Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai pemerintah belum mampu menghadirkan pemulihan yang bermartabat bagi penyintas bencana, terutama perempuan dan anak-anak.
Hal itu disampaikan Azharul dalam aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dengan mengibarkan bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, (14/8/2026).
“Kami memahami bagaimana perempuan, anak-anak, dan masyarakat terdampak masih hidup dalam rasa tidak aman. Negara telah gagal melakukan penanganan bencana dengan bermartabat,” kata Azharul.
Menurut dia, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan keselamatan, perlindungan, serta kesejahteraan kelompok rentan.
Ia mengatakan perdamaian tidak semestinya hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik. Perdamaian juga harus diwujudkan melalui kehidupan yang aman dan layak bagi masyarakat.
“Perdamaian adalah ketika perempuan dapat melahirkan dan menyusui dengan bermartabat, anak-anak tidak hidup dalam ketakutan. Namun kondisi itu belum terwujud. Negara telah gagal,” ujarnya.
Azharul menyebut perempuan harus memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketika hamil dan melahirkan. Sementara ibu menyusui membutuhkan perlindungan dan anak-anak harus dapat menjalani kehidupan tanpa rasa takut di tengah kondisi pascabencana.
Ia juga mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut proses pemulihan pascabencana telah berjalan dengan baik. Menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan dan fasilitas publik, belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Azharul mendesak pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penggunaan anggaran pemulihan bencana.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan dampak bencana ekologis masih dirasakan masyarakat di berbagai sektor, mulai transportasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian.
Ia menilai pemerintah pusat masih lamban menangani bencana ekologis yang tidak hanya berdampak pada Aceh, tetapi juga sejumlah provinsi lain di Sumatera.
“Persoalan data penyintas sampai hari ini juga belum selesai. Itu menunjukkan pemerintah belum serius dalam penanganan bencana,” kata Alfian.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan bencana di Sumatera.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata Alfian, penting dilakukan agar masyarakat segera mendapatkan kembali hak-hak dasarnya.
“Kami akan terus menuntut negara agar hadir dan bertanggung jawab. Para penyintas berhak mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, serta infrastruktur yang layak,” ujarnya. (*)
