Banda Aceh (Waspada Aceh) -Perwakilan perempuan Aceh menyampaikan catatan dan rekomendasi untuk pemenuhan hak asasi perempuan di Aceh pada peringatan Hari Perempuan Sedunia (International Women’s Day) 2023, di Kantor Flower Aceh, Banda Aceh, Rabu (8/3/2023).
Ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifin menegaskan komitmen Balai Syura untuk mendukung pemenunan hak perempuan di Aceh. Balai Syura sebagai lembaga payung bagi LSM dan individu yang bekerja untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh akan terus melakukan advokasi kebijakan untuk pemajuan dan pemenuhan Hak perempuan, serta keadilan gender di Aceh.
Hal ini dalam memperkuat kapasitas perempuan potensial untuk mampu mengadvokasi hak-mereka dan hak komunitasnya.
“Harapannya perempuan mendapatkan kempatan untuk berpartisipasi maksimal dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level, serta menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh,” tuturnya
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati memaparkan rumusan rekomendasi dari kelompok perempuan akar rumput dan penyintas konflik.
Pihaknya juga melaksanakan penelitian partisipatif berperspektif perempuan dengan melibatkan Community Organizer yang merupakan tokoh perempuan akar rumput di 16 desa wilayah kerja Flower Aceh di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Utara menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk segera direalisasikan oleh pemerintah dan pihak terkait di Aceh.
Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya pentingmya optimalisasi penanganan pemulihan fisik, psikis dan psikososial serta pemenuhan hak korban konflik secara partisipatif dan inklusi dengan mengutamakan kebutuhan terbaik bagi korban. Korban konflik menjadi subjek utama dalam upaya-upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak, dan difokuskan untuk keberlanjutan okehidupannya.
Selanjutnya, pentingnya peningkatan anggaran untuk kebutuhan perempuan dan anak, serta pengaurusutamaan gender dalam perencanaan, pengaggaran dan pembangunan untuk mendukung upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan anak, termasuk memperkuat partisipasinya dalam perdamaian dan pembangunan Aceh.
Lanjutnya Riswati, pentingnya dukungan program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan korban konflik dan kelompok rentan yang dirancang secara sistematis dan didampingi dengan baik sehingga mampu mendukung keberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga.
“Pentingnya memperkuat ekosistem yang kondusif untuk peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur strategis di pemerintahan di semua tingkatan,” jelasnya
Memperkuat kapasitas, skill dan partisipasi perempuan di ranah politik dari tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Kemudian juga perlunya memastikan bantuan yang diberikan kepada korban konflik sesuai dengan kebutuhan, tepat guna dan tepat sasaran.
“Kami mengharapkan beberapa rekomendasi ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah dan pihak terkait di Aceh di semua tingkatan”, tegas Riswati.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh, Hj. Ismaniar mengharapkan dukungan terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Aceh.
Ismaniar mengataka pentingmya memberi ruang luas untuk keterwakilan perempuan pada ranah politik dan keterwakilan dalam sistem pemerintahan.
Partisipasi dan kontribusi perempuan di semua bidang kehidupan dapat mendorong keterwakilan suara perempuan itu sendiri dan kemajuan pembanguan yang lebih demokratis dan inklusi.
Lebih lanjut Ismaniar mengingatkan pentingnya kehadiran perempuan dalam parlemen dan struktur strategis lainnya.
“Partisipasi perempuan sangat berguna untuk mengakomodir dengan baik apapun kebutuhan perempuan. Sejauh ini laki-laki memang sudah mewakili perempuan, akan tetapi tidak semua isu perempuan dapat diwakili oleh laki-laki”, tutupnya. (*)
