Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat penghargaan dari Bank Indonesia (BI) karena telah berkontribusi pada Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2020.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, di Acara Festival Ekonomi Digital Banda Aceh 2020, pada Minggu (8/11/2020), di Hotel Kyriad Muraya Aceh, Banda Aceh.
Pada acara Festival Ekonomi Digital tersebut juga sekaligus dilaunching secara virtual Program Elektronifikasi Pembayaran Retribusi Pelabuhan Ulee Lheue secara Nontunai oleh Wali Kota Banda Aceh bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Achris Sarwani, mengatakan dengan terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai gelaran seremoni yang menandai bahwa Kota Banda Aceh siap untuk menjadi kota gemilang dan kota cendekia (Smart City) melalui program digitalisasi/elektronifikasi sistem pembayaran.
Archis mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan PJSP yang telah bersinergi bersama Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai.
“Alhamdulillah beberapa proyek percontohan seperti elektronifikasi kawasan pelabuhan Ulee Lheue, kawasan Pasar Aceh dan retribusi uji KIR sudah berhasil dilaksanakan. Kemudian dalam proses juga dipersiapkan e-retribusi layanan persampahan,” kata Archis.
Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman, mengatakan bersama dengan stakeholder pihaknya akan berupaya menjadikan Kota Banda Aceh sebagai cendekia yang mampu bertahan, berkembang, dan berinovasi di masa revolusi industri.
“Melalui program seperti elektronifikasi transaksi pembayaran kami memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, murah, efisien, cepat,” kata Aminullah
Aminullah mengatakan pihaknya bersama Bank Indonesia dan PJSP telah berupaya untuk meningkatkan level digitalisasi ekonomi melaui Quick Response Indonesia Standart (QRIS) untuk menerima pembayaran retribusi sewa kios di Pasar Aceh, Pelabuhan Ulee Lheue dan Uji KIR serta retribusi sampah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh yang juga merangkap sebagai Plt. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Muzakkir, mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota Smart City.
“Kita sudah menerapkan pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue, karena penerapan non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue berjalan dengan baik kita lanjut ke terminal L-300 Lueng Bata, lalu pembayaran retribusi KIR pada tahun ini sudah berjalan dan sekarang kita sedang merancang aplikasi PBB,” kata Muzakkir.
Muzakkir juga mengatakan upaya lainnya yang dilakukan oleh Dishub untuk menerapkan pembayaran secara nontunai di Banda Aceh yaitu pada aktivitas perparkiran.
“Kita sudah melakukan pelatihan pelaksanaan pembayaran nontunai bagi juru parkir yang bertugas di Jalan Diponegoro sebagai uji coba, kita juga bermitra dengan Kota Pintar Indonesia secara tekhnisnya artinya ini sudah siap tempur dengan dukungan Wali Kota Banda Aceh yang seratus persen mendukung smart city dan juga tentunya dukungan Bank Indonesia,” kata Muzakkir.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh, M Nurdin, mengatakan selama ini pihaknya sudah menerapkan sistem pembayaran nontunai di pusat perbelanjaan di Kota Banda Aceh.
”Untuk tahap pertama kami masih di Pasar Aceh tentunya kedepan akan kita targetkan ke tempat penjualan lainnya, bisa jadi kedepan pelaku UMKM ini tidak lagi berintraksi dengan pembeli secara fisik tetapi akan dilakukan secara digital dengan sistem nontunai,” kata Nurdin.
Nurdin berharap dengan dukungan oleh Bank Indonesia tersebut tentunya target-target yang pihaknya rencanakan akan terealisasikan di akhir tahun untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Smart City.
“Tentunya dengan menambah persiapan kita sehingga kedepan semua sisi sektor dilakukan dengan pembayaran non tunai PAD Banda Aceh pun terkontrol dan siapapun dapat transparan melihat kondisi PAD Kota Banda Aceh,” harap Nurdin. (Ria)
