BerandaAcehKasus Dugaan Liwath Libatkan Mantan Inspektur FD Tak Berlanjut, MPU Aceh Dorong...

Kasus Dugaan Liwath Libatkan Mantan Inspektur FD Tak Berlanjut, MPU Aceh Dorong Revisi Qanun

Aceh Besar (Waspada Aceh) – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendorong Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyempurnakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dorongan tersebut muncul setelah perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD tidak dapat dilanjutkan karena unsur pidananya dinilai tidak terpenuhi.

Ketua MPU Aceh, Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal, mengatakan perkara tersebut terkendala ketentuan hukum yang mengatur definisi liwath. Menurutnya, pengertian yang tercantum dalam qanun saat ini belum mencakup perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

“Perangkat hukum itu sudah didefinisikan makna liwath itu dengan definisi tertentu, sedangkan kasus yang terjadi ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di qanun itu,” kata Lem Faisal dalam pertemuan terbatas dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh di Kantor MPU Aceh, kawasan Lampeunerut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).

Ia menyebutkan, kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam melihat kebutuhan penyempurnaan regulasi hukum jinayat di Aceh.

Dia menilai perlu ada kajian untuk melihat kemungkinan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap perilaku lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran. Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, perlu menyempurnakan qanun jinayat ini agar lebih mengakomodasi persoalan yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Lem Faisal juga meminta masyarakat memahami bahwa tidak berlanjutnya perkara tersebut bukan karena adanya perlindungan dari pihak tertentu, melainkan akibat keterbatasan ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini murni kekosongan hukum. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada unsur perlindungan dari pemerintah Banda Aceh maupun pihak lainnya,” katanya.

Sebelumnya, FD diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh atas dugaan pelanggaran syariat Islam terkait hubungan sesama jenis laki-laki.

Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Rizal, menjelaskan penyidikan perkara tersebut telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.

Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Hal itu berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

Atas perkembangan itu, FD tidak dapat diproses menggunakan ketentuan pidana dalam pasal tersebut dan telah dibebaskan.

Meski demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat. Secara terpisah, Pemko Banda Aceh juga telah memberhentikan FD dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat setelah yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN). (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER