Banda Aceh (Waspada Aceh) – Polda Aceh memprioritaskan pemutusan mata rantai logistik untuk menekan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Aceh. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin tambang.
Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026)
Ia mengatakan, kepolisian telah beberapa kali melakukan penindakan terhadap aktivitas PETI. Namun, berdasarkan hasil analisis, pemutusan rantai logistik dinilai lebih efektif untuk menghambat kegiatan pertambangan ilegal.
Menurutnya, aktivitas PETI menggunakan mesin yang membutuhkan solar. Karena itu, jika pasokan bahan bakar terputus, operasional tambang dapat terhenti.
“Kalau kita putus mata rantai logistik di bawah, karena PETI itu mesin, mesin itu menggunakan solar. Kalau solarnya tidak ada, otomatis dia turun sendiri,” ujarnya.
Ia menilai strategi tersebut dapat memberikan hasil optimal sekaligus meminimalkan gesekan dalam proses penindakan di lapangan.
Untuk diketahui,Polda Aceh bersama jajaran Polres dan Polresta mengungkap 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita 30 unit kendaraan serta 61.388 liter BBM.
Modus pelaku meliputi pembelian berulang menggunakan barcode orang lain, modifikasi tangki kendaraan, serta pencampuran BBM subsidi dengan BBM industri untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Para tersangka dijerat UU Migas dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan praktik BBM ilegal melalui layanan 110. (*)



