Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wabah virus Corona atau COVID-19 telah berdampak pada sistem perekonomian Aceh. Untuk itu Pemerintah Aceh menggelar rapat terbatas persiapan pembentukan skema protokol belanja dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi virus Corona, di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Senin (6/4/2020).
Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19, Dyah Erti Idawati, mengatakan, salah satu langkah terbaik yang harus dilakukan selama masa pandemi ini, yaitu membuat sebuah skema atau tata cara berbelanja yang baik, yang tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
“Skema ini harus dibuat agar ekonomi masyarakat kita tetap berjalan dan pencegahan COVID-19 juga berjalan,” kata Dyah.
Dyah menyebutkan, pembentukan skema mengacu pada standar dan kaidah protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Seperti menjaga jarak antar sesama dengan membuat sekat atau batas lapak penjual di pasar, menggunakan masker saat bertransaksi jual beli, dan di setiap pasar harus menyediakan wastafel untuk mencuci tangan.
“Kita harus menyamakan pemikiran dan bersinergi agar semua ini bisa dilaksanakan. Jika ini dapat dilaksanakan maka perekonomian kita akan terselamatkan,” ujarnya.
Selain itu, Dyah juga menuturkan, meskipun jam malam telah dicabut, namun masyarakat juga harus lebih sadar dan waspada terhadap penyebarannya dengan terus menjaga jarak atau physical distancing dan tidak duduk berkerumun di warung kopi.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh, Mahdi Efendi mengatakan, kendatipun jam malam telah dicabut, namun seruan ataupun maklumat yang termaktub dalam poin 3 dan 4 masih tetap berlaku.
Yaitu maklumat, tentang bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masih tetap berjalan selama masa pencegahan COVID-19. Kemudian pengelolaan kegiatan ekonomi wajib menerapkan kaidah physical distancing.
“Jadi kaidah-kaidah mohon dapat diindahkan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Besar, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Banda Aceh. (*)
