Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera membenahi sistem pelayanan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna mengurangi antrean kendaraan yang dinilai mengganggu fasilitas umum dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah menemukan lambatnya pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab utama panjangnya antrean BBM di sejumlah daerah.
“Kalau sistem pelayanan tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Karena itu, Pemerintah Aceh meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina segera melakukan optimalisasi pelayanan mulai Agustus 2026.
Langkah yang diminta antara lain menambah jumlah operator di setiap dispenser serta menempatkan petugas khusus untuk mengatur antrean kendaraan.
Menurut Nurlis, rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Biro Perekonomian Setda Aceh.
Hasil evaluasi menunjukkan, sebagian besar dispenser di SPBU memiliki empat nozzle, namun hanya dilayani satu hingga dua operator.
Petugas yang sama harus memeriksa QR Barcode Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi kendaraan, melakukan pengisian BBM hingga menyelesaikan pembayaran.
“Kondisi ini membuat proses pelayanan menjadi lambat dan menyebabkan antrean semakin panjang. Persoalan itu telah diprotes langsung oleh Pak Robby kepada pihak Pertamina,” ujarnya.
Protes tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama SAM Retail Pertamina dan perwakilan Hiswana Migas Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada 23 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, Pertamina berkomitmen memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan di seluruh SPBU.
Selain persoalan pelayanan, tim Pemerintah Aceh juga mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab antrean BBM.
Pertama, faktor pasokan yang meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan armada pengangkut, serta gangguan cuaca.
Kedua, meningkatnya permintaan akibat tingginya mobilitas masyarakat, panic buying, masuknya kendaraan dari luar daerah, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan yang tidak berhak.
Ketiga, faktor internal SPBU, seperti jam operasional yang belum optimal, pelayanan lambat, jumlah dispenser terbatas, dan distribusi stok BBM yang belum merata, meski secara keseluruhan stok BBM di Aceh masih dalam kondisi aman.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh bersama Dinas ESDM, Disperindag, Biro Perekonomian Setda Aceh dan tim Polda Aceh telah melakukan inspeksi mendadak di SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, Kamis (30/7/2026).
Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Barcode Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Di SPBU Lambhuk, tim juga mendapati banyak kendaraan meninggalkan antrean saat petugas tiba di lokasi.
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Aceh mendorong Pertamina meningkatkan kualitas layanan melalui penambahan petugas pada setiap dispenser, penyediaan petugas pemeriksa QR Code di jalur antrean sebelum kendaraan mencapai pompa, penambahan petugas pada jam-jam sibuk, pengaturan jalur khusus kendaraan prioritas, hingga penyusunan standar waktu pelayanan pengisian BBM di SPBU.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah mengirim surat kepada BPH Migas pada 22 Juli 2026 untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh. Penambahan kuota tersebut dinilai penting agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. (*)
