Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menjelang Natal dan Tahun (Nataru) Pemerintah Aceh telah menyusun agenda dan langkah-langkah terukur yang tentunya tidak terlepas dari mekanisme pengendalian yang sama dan terpadu.
“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam hal menghadapi Nataru ini, pemerintah Aceh sendiri sudah mempersiapkan langkah-langkah terukur dan terkalender,” kata Pj Gubernur Aceh melalui Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh, Selasa (20/12/2022).
Salah satunya dengan menekan angka inflasi di Aceh. Dimana mulai 22-26 Desember Tim inflasi Aceh akan menggelar operasi pasar sebanyak 90 titik di seluruh kabuten atau kota di Aceh. Tim Inflasi Aceh ini terdiri dari Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Kejati Aceh, BI Perwakilan Aceh, Bulog Aceh dan pemerintah kabuten atau kota dengan Ketua Harian Sekda Aceh.
Kemudian minggu pertama Januari 2023, kembali digelar pasar murah di 23 kabuten atau kota dan secara bersamaan akan digelar operasi pasar. Sementara di bulan Maret dan April 2023 juga akan digelar operasi pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi tersebut.
Tentunya, kerja-kerja pengendalian ini, sebut MTA, tidak terlepas dari koordinasi intensif semua jajaran terkait, baik dengan pemerintah kabuten atau kota maupun lembaga vertikal terkait lainnya.
“InsyaAllah menghadapi Nataru berbagai langkah strategis sudah dipersiapan,” jelasnya.
Sebagai informasi, MTA juga menyampaikan bahwa inflasi Aceh saat ini terjadi trend positif dalam artian terus menurun di 5,38 persen dan nasional berada di 5,42 persen. Aceh saat ini pada posisi 23 secara nasional.
Pengendalian inflasi ini merupakan agenda kolektif secara nasional dan secara rutin setiap seminggu digelar rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri. Secara khusus juga setiap minggu gubernur menggelar Rakor yang sama tingkat provinsi dalam hal pengendalian inflasi.
“Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari koordinasi intensif antar instansi terkait sebagai mana arahan Pj Gubernur Aceh selama ini. Terutama koordinasi antara seluruh anggota TPID maupun TPIA serta stakholder lainnya,” tutur MTA. (*)
