Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Aceh mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026.
Dalam rilis diterima Waspadaaceh.com, Rabu (11/11/2026) penetapan status tersebut juga mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta analisis dan prediksi curah hujan bulanan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Melalui kebijakan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana.
Salah satu instruksi yang diberikan adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di daerah juga diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta instansi terkait diminta terus diperkuat untuk mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.
Seluruh SKPA juga diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan dan segera memobilisasikannya apabila terjadi bencana.
Pemerintah Aceh berharap langkah kesiapsiagaan tersebut dapat memperkuat upaya mitigasi serta mempercepat respons penanganan bencana selama masa siaga darurat berlangsung. (*)
