Aceh Utara (Waspada Aceh) – Banjir bandang November 2025, menyisakan luka mendalam di Desa Kambam, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Hampir seluruh saluran tersier persawahan tertimbun lumpur, ketebalannya bervariasi antara 30 sentimeter hingga lebih dari setengah meter.
Bagi Syukni bin Muhammad, Keuchik Kambam, pemandangan sawah yang mati itu sebagai pukulan berat terhadap para petani. Tapi kini, secercah harapan hadir bersama satu unit bangunan konservasi air yang mulai berfungsi di tengah hamparan sawah.
“Alhamdulillah, terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertanian, dan seluruh jajaran yang telah membantu kami. Dengan adanya dam parit, aktivitas bertani akan lebih lancar. Petani lebih mudah memasukkan atau membuang air,” ujar Syukni saat ditemui di Lokasi, pada awal November 2026.
Dam parit yang berdiri di Kambam, yang terlihat seperti bangunan sederhana ini, memiliki fungsi ganda: menampung air hujan dan aliran irigasi agar tidak terbuang sia-sia. Dam ini juga sekaligus menahan air asin agar tidak masuk ke persawahan saat sungai mengalami pasang purnama.
Dulu, saat hujan deras, air langsung meluncur ke sungai membawa lumpur; saat kemarau tiba, sawah kekeringan karena tidak ada cadangan. Kini, petani memiliki kendali atas air yang mengalir di ladang mereka.
Anggaran Rp123 Juta per Unit
Pembangunan dam parit di Kambam merupakan bagian dari program Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan sumber anggaran dari Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP).
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Muara Batu, Rahmat Kartolo, menjelaskan satu paket dam parit bernilai Rp123 juta, yang dicairkan dalam dua tahap: 70 persen pada awal pekerjaan dan 30 persen setelah selesai. Melalui skema swakelola, kelompok tani tidak sekadar menerima bangunan jadi, mereka terlibat langsung merencanakan dan membangunnya.
Di Kecamatan Muara Batu sendiri, sudah berdiri dua unit dam parit: satu di Kambam dikelola Kelompok Tani Miriek Pulo, dan satu lagi di Desa Paloh Awe dikelola Kelompok Tani Beusarena.
“Satu unit dam parit dapat melayani 10–20 hektare sawah, dilengkapi satu atau dua pintu air. Fungsinya sangat vital: saat hujan berlebih, air dibuang; saat kemarau, cadangan air dialirkan kembali. Bahkan air asin saat pasang purnama pun bisa ditahan,” jelas Rahmat.
Meski 40 hektare dari 64 hektare sawah yang tercatat di BPP sudah kembali digarap, Syukni mencatat sekitar 24 hektare lainnya belum bisa dimanfaatkan. Masih ada beberapa ribu meter saluran tersier yang tertimbun lumpur tebal, di luar kemampuan swadaya warga untuk membersihkannya.
“Kami sudah ajukan usulan rehabilitasi sawah rusak berat melalui BPP dan Dinas Pertanian. Semoga segera direalisasikan agar semua petani bisa kembali ke sawah,” harapnya.
40.908 Hektare Sawah Dipulihkan Bertahap
Program rehabilitasi sawah di Kambam juga sejalan dengan yang tercantum dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028. Renduk adalah dokumen yang disahkan melalui Keputusan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2026. Dokumen ini menjadi panduan dalam pemulihan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi.
Dimana ditargetkan rehabilitasi 40.908 hektare sawah di Aceh, terbagi atas 27.483 hektare rusak ringan dan 13.425 hektare rusak sedang. Secara keseluruhan, bencana November 2025 merusak 98.002 hektare sawah di tiga provinsi, dan Aceh menyumbang kerusakan terluas yakni 54.233 hektare. Khusus di Aceh Utara, sawah rusak ringan dan sedang mencakup 8.237 hektare.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, pemulihan sektor pertanian adalah prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana.
“Semua kebutuhan, jalan, jembatan, sekolah, sawah, tambak, sudah dihitung dan dimasukkan ke dalam Rencana Induk. Itulah pegangan kita untuk melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ke depan,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang mampu ditangani oleh kabupaten atau kota dengan anggaran tambahan, silakan kerjakan. Yang tidak mampu ditangani daerah, sampaikan kepada kami untuk dikoordinasikan di tingkat pusat. Jangan ada yang tertinggal,” tambahnya.
Rencana Induk juga mengarahkan penataan kawasan pertanian berdasarkan risiko bencana dan kesesuaian lahan, penerapan pertanian konservasi, diversifikasi komoditas, serta penguatan akses pasar bagi petani.
Skema padat karya juga diterapkan, warga terdampak dibayar untuk membersihkan dan memperbaiki lahannya sendiri, sehingga mereka tetap berpenghasilan sambil memulihkan masa depan pertaniannya. (*)
