Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur yang masih terdampak banjir dan longsor di sejumlah daerah di Aceh.
Permintaan itu disampaikan Muzakir Manaf atau Mualem saat rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Menurut Mualem, enam bulan setelah bencana terjadi, masih banyak sawah yang belum dapat difungsikan. Selain itu, sejumlah jaringan irigasi, jembatan, dan ruas jalan juga belum pulih sepenuhnya.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tidak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” kata Mualem.
Ia menilai kondisi sungai di sejumlah wilayah menjadi persoalan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap risiko banjir dan aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.
Mualem menegaskan percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
“Insya Allah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh. Ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyoroti tingginya inflasi di Aceh yang berdasarkan data pemerintah pusat berada pada peringkat kedua tertinggi secara nasional.
Ia juga mengungkapkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga saat ini telah mencapai sekitar 45 persen dan meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyerapan anggaran.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan hasil analisis Satgas Nasional menunjukkan 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh telah kembali berfungsi normal.
Pemerintah pusat, kata Tito, juga terus mendorong pemulihan lintas sektor, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan hingga konektivitas wilayah.
Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp371 miliar guna rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Selain itu, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya mengembalikan skema alokasi dua persen mulai tahun depan guna mendukung percepatan pemulihan
pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri wakil dari 18 pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. (*)
