Jakarta (Waspada Aceh) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB RI), Safruddin dan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, menandatangani komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Aula Kemenpan RI Jakarta, Rabu (7/3/2019).
Dalam kesempatan itu, Mawardi Ali menyatakan pemerintahannya berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu aksi nyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mal Pelayanan Publik ini merupakan inovasi baru di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkannya,” kata Mawardi.
Menurutnya, lokasi mal akan memanfaatkan bangunan pasar berlantai tiga yang terletak di depan Masjid Jamik Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sementara lantai dua akan digunakan untuk pelayanan KTP, akta kelahiran, KK, izin usaha, koperasi, BPJS, pajak, Bazis, PDAM dan pelayanan umum lainnya seperti perbankan serta listrik PLN.
“Kita menginginkan Mal Pelayanan Publik nantinya secara transparan harus menginformasikan jangka waktu yang jelas dan akurat kepada masyarakat, baik menyangkut lamanya pengurusan maupun proses alur pelayanan,” pungkas Mawardi Ali.
Sementara itu, Menpan RB RI, Safruddin, pada rapat koordinasi itu, menegaskan bidang pelayanan publik sebagai salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. Bidang tersebut harus ditumbuhkan secara progresif, baik kuantitas maupun kualitasnya, agar tetap dapat menumbuhkan kepercayaan, kepuasan bahkan kebahagiaan masyarakat.
Kata Safruddin, butuh kerjasama dan komitmen baik di penyelenggara, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal maupun BUMN/ BUMD serta pihak swasta, terutama untuk penguatan regulasi berupa peraturan presiden maupun aksi operasional mal pelayanan publik secara lebih komprehensif. (fuadi)
