Banda Aceh (WaspadaAceh): PDI Perjuangan Aceh mendorong masalah bendera Aceh sudah diselesaikan dalam tahun 2018. Dengan demikian, pada masa akhir pemerintahan Jokowi, Aceh tidak lagi bicara masalah bendera karena sudah tuntas.
Karimun Usman, kepada pers Rabu (28/3/2018), mengatakan, masalah bendera penting segera dituntaskan, agar tidak dijadikan agenda politik oleh pihak tertentu dalam tahun politik 2019.
Karena itu, politisi senior dari partai banteng moncong putih ini minta para tokoh Aceh bisa duduk bersama membahas soal bendera Aceh.
Dia juga menyebutkan, elemen rakyat yang dilibatkan, selain tokoh pejuang, Malik Mahmud Alhaytar selaku Pemangku Wali Nangroe, Muzakir Manaf, mantan Pangli GAM yang kini Ketua Umum Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar, Apa Karya, Nur Juli dan tokoh eks kombatan GAM lainnya. Tokoh di pemerintahan sekarang, Gubernur Irwandi Yusuf dan para sejarawan dan inteletual kampus serta politisi lintas partai serta unsur lainnya.
Bila ada kesepakatan tentang gambar, lambang dan warna bendera, menurut Karimun Usman, strategi berikutnya menemui Menkopolkam, Mendagri, Wapres hingga Presiden.
“Kalau upaya ini kita lakukan, saya yakin pemerintah pusat tidak ada alasan lagi untuk menolak usulan bendera Aceh yang kita sodorkan. Sebab, bendera yang diusulkan, bukan lagi milik golongan atau kelompok tertentu, melainkan sudah menjadi kesepakatan seluruh elemen rakyat Aceh,” papar Karimun Usman.
Menurut Karimun, pejabat pusat itu sebagian besar menganut budaya Jawa. Karena itu, salah satu diplomasi yang dibangun juga tidak bisa dipisahkan dengan kebiasaan dan budaya itu.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan, masalah bendera Aceh sudah ada titik terang dari pemerintah pusat. Hanya saja, masih perlu duduk kembali antara pusat dan daerah, dan sebelum berakhir masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan sudah tuntas.
Ketika menerima Wali Nangroe Aceh dan rombongan, mendagri menjelaskan masalah bendera sudah menemukan titik terang. “Kita akan bekerja maksimal dan bekerjasama dengan Aceh agar segera menyelesaikan masalah yang belum selesai, diantaranya tentang bendera dan batas wilayah,” jelas Mendagri.
Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, ketika itu dilaksanakan di ruang kerja Menteri Dalam Negeri, Rabu (21/3/2018) mulai pukul 09.00 Wib hinga 11.00 Wib.(B.01)
