Aceh Utara (Waspada Aceh) – Wali Yunis, Keuchik Gampong Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, mengungkapkan kegembiraannya saat melihat pembangunan yang kini mengubah wajah pesisir desanya.
“Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan program untuk desa kami. Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat bermanfaat bagi nelayan yang ada di desa kami,” kata Wali Yunis.
Bagi Wali Yunis, kehadiran kampung nelayan ini bukan sekadar bangunan baru di tepi pantai. “Pertama, bisa membuka peluang bagi masyarakat nelayan ketika tidak bisa melaut. Bisa juga bermanfaat bagi nelayan yang sedang melaut, mengingat ada beberapa fasilitas di Kampung Nelayan Merah Putih ini,” jelasnya, pada akhir Oktober 2026.
Pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten, menurut Wali Yunis, telah mendukung penuh program ini sejak awal pengajuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Di tengah bangunan yang sedang tumbuh, ada cerita dari warga yang membuat kehadiran fasilitas ini terasa begitu berarti. Muhammad, seorang nelayan setempat, hampir tiga bulan tidak dapat melaut akibat banjir bandang yang melanda akhir November 2025.
Muhammad menyebutkan, ia selama ini harus bekerja di tambak dan tempat orang lain untuk menafkahi keluarga. “Apa yang disuruh, kami bantu untuk menghidupi keluarga,” kenangnya dengan nada rendah.
Kini, harapan mulai tumbuh kembali. Namun yang paling ia nantikan sederhana namun sangat penting: pabrik es. “Kalau fasilitas es ini sudah selesai, insyaallah kebutuhan kami cukup karena ada es sendiri di tempat kami,” ujarnya berharap.
Selama ini, ketika tangkapan melimpah, es justru langka. Ikan segar terpaksa dibawa jauh ke daerah lain, bahkan sebagian ada yang terbuang karena tidak tertangani. “Kalau es kurang, kami buang. Harga juga murah,” aku Muhammad.
Anggaran Rp3 Miliar Lebih, Pembangunan Berjalan Siang dan Malam
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.045.148.923 untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Geulumpang Sulu Timur. Pekerjaan yang dilaksanakan PT Puga Mandiri Grup dengan pengawasan konsultan PT Agrinas Jaladri Nusantara Jakarta, mencakup pembangunan pabrik es portabel, tempat penampungan ikan, kios pedagang, menara air, serta rabat beton sebagai penunjang aktivitas kawasan.
Nanda Asjalsen Lubis, Pengawas Lapangan di lokasi tersebut, menyebut pelaksanaan pekerjaan secara normal telah berjalan sekitar tiga minggu dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
“Setiap hari sekitar 20–25 orang terlibat, dan sekitar 50 persen diantaranya berasal dari masyarakat kampung setempat,” katanya.
Pembangunan ini pun menjadi awal pemulihan ekonomi warga secara langsung. Selain fasilitas yang akan dinikmati, warga sudah terlibat bekerja sejak proses konstruksi berlangsung.
“Harapan kami, fasilitas yang sudah kami bangun mudah-mudahan dapat digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sini,” tambah Nanda.
Ke depan, kawasan ini akan dikelola oleh manajer yang direkrut pemerintah dengan pengawasan dari Koperasi Merah Putih setempat. Wali Yunis berharap masyarakat menjaga fasilitas tersebut sebaik mungkin agar manfaatnya berlangsung lama. Namun ia juga menyampaikan usulan agar pembangunan tidak berhenti di sini.
“Kami membutuhkan cold storage, kolam labuh atau pelabuhan perikanan pantai, tempat wisata kuliner, serta tempat pengolahan ikan asin. Beberapa program tersebut mungkin sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di desa kami,” katanya.
Dalam Kerangka Rencana Induk Pascabencana
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera. Renduk mencatat bahwa bencana November 2025 berdampak pada 33.267 orang yang mencakup nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan di Aceh, serta merusak 3.210 kapal dan 30.417 hektare tambak dan kolam.
Pemulihan sektor kelautan dan perikanan direncanakan menjangkau 18 kabupaten/kota di Aceh, dengan penekanan pada pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkelanjutan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pemulihan sektor ekonomi masyarakat pesisir.
“Kita tahu bahwa yang terdampak dalam banjir ini juga di antaranya adalah sektor perikanan, terutama kelautan, seperti tambak-tambak dan lain-lain,” ujarnya.
Tito mengingatkan bahwa apa yang telah direncanakan dalam Renduk harus tetap dilaksanakan sepenuhnya. “Kegiatannya tidak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat. Ini jelas kegiatannya. Apa yang akan dikerjakan, target-target detailnya semua ada di tiap-tiap kementerian/lembaga,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen pemulihan jangka panjang. “Pada 2027 dan 2028, rehabilitasi tambak, keramba, mesin dan kapal, alat tangkap, sarana pengolahan, serta sarana pergaraman akan kami lanjutkan secara bertahap,” ujarnya.
Pemulihan penghidupan masyarakat pesisir di tiga provinsi terdampak akan terus berjalan hingga ekonomi masyarakat bangkit lebih kuat dari sebelumnya.
Ketua Pengarah Satgasnas PRR, Sugiono yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), juga mengingatkan prinsip dasar dalam setiap proses pembangunan kembali pascabencana.
“Kita harus membangun kembali dengan lebih baik dan berkelanjutan. Prinsip inilah yang harus menjadi pegangan kita dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi.”
Bagi Muhammad, Wali Yunis, dan warga Geulumpang Sulu Timur, bangunan ini menjadi awal kembalinya harapan nelayan, bahwa ikan hasil tangkapan tidak lagi terbuang, dan pendapatan keluarga di pesisir ini akan kembali berjalan lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. (*)
