Medan–Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Wahyu Aryo Pratomo, menilai, permintaan sumbangan atau partisipasi oleh aparat pemerintah kepada para pelaku UMKM, bisa digolongkan sebagai pungli (pungutan liar). Meski bentuk sumbangan yang diminta itu berupa sembako, sirup atau sejenisnya.
Wahyu Aryo Pratomo mengatakan hal itu, Selasa (5/5/2020), untuk mengkritisi adanya permintaan bantuan atau partisipasi oleh Camat Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bantuan yang diminta dari para pelaku UMKM tersebut berupa sirup, dengan alasan untuk kebutuhan kegiatan Safari Ramadhan.
“Sebenarnya kepada siapapun surat ini tidak tepat apalagi kepada UMKM. Jika memang surat ini benar, maka ini sangat tidak baik untuk dilakukan. Apa pun kondisinya, baik ketika ada COVID-19 maupun tidak. Karena surat ini sudah semacam pungli, tetapi berbentuk natura atau barang,” lanjut Wahyu Aryo Pratomo.
Pungli, kata dia, tidak mesti uang, tetapi segala sesuatu yang dapat disamakan dengan itu. “Permintaan yang tidak mendasar. Jika surat ini benar, maka sebaiknya ada teguran dari pimpinan untuk mengingatkan bawahan jangan menerbitkan surat yang isinya seperti itu,” sambungnya.
Menurutnya, pelaku UMKM dapat menolaknya. Wahyu juga mengaku heran, dengan adanya acara tim Safari Ramadhan. “Bukannya sudah dilarang untuk mengumpulkan orang banyak. Surat ini sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Hal seperti itu, sebutnya, bisa dikatakan pungli, kecuali sudah ada kesepakatan dan bentuknya sukarela. Sebab setiap pungutan dari masyarakat harus ada dasar hukumnya atau peraturannya.
Secara terpisah, pengamat UMKM di Sumatera Utara, Cahyo Pramono, mengaku heran dengan adanya permohonan sumbangan yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Sebab saat ini saja, di tengah pandemi virus Corona, kondisi usaha UMKM sudah morat-marit, bahkan sudah banyak yang bangkrut.
Begitu pun masih ada saja oknum-oknum tertentu yang menjadikan UMKM menjadi objek untuk dimintai sumbangan.
“Saya merasa keberatan terhadap praktek-praktek pungutan liar seperti ini. Saya mendukung upaya keterlibatan masyarakat dalam semua bidang pembangunan, tetapi kita juga paham bahwa pemerintah dikelola dengan anggaran yang tersedia dan legal, tanpa harus meminta dukungan dari masyarakat,” kata Cahyo yang juga pelaku usaha dan coach bisnis itu.
Semua pengusaha sebutnya, setuju bahwa bersedekah adalah hal baik untuk membuka rezeki yang lebih besar. “Tetapi kami lebih memilih sedekah daripada dipaksa. Jangan biarkan praktek seperti ini mewabah lagi di Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Camat Perbaungan, Benny Saragih, kepada wartawan mengakui adanya surat permohonan bantuan dan partisipasi tersebut. Hanya saja surat tersebut sebenarnya ditujukan ke perusahaan mitra. Sedangkan yang sampai ke tangan pelaku UMKM, akunya, merupakan kesalahan anggotanya.
Menurut camat, program Safari Ramadhan itu merupakan rutinitas setiap tahunnya. Namun untuk kali ini, rencana itu dibatalkan setelah adanya rapat koordinasi dengan MUI Serdang Bedagai.
“Semalam baru rapat di MUI kabupaten. Safari Ramadhan yang direncanakan itu pun akhirnya dibatalkan. Kami pun dari kecamatan membatalkan juga. Ini lagi kami surati lagi. Jadi kalau ke UKM atau pihak-pihak personal ataupun pribadi, nggak ada itu. Awalnya ke mitra perusahaan, setelah rapat dengan MUI, MUI memutuskan ditiadakan tahun ini,” pungkasnya.
UMKM di Sumut Menjerit
Sekretaris Forda UKM (Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah) Serdang Bedagai, Iwan Tirta, Senin (4/5/2020) mengatakan, pihaknya mendapatkan keluhan dari pelaku UMKM terkait permintaan sumbangan dari berbagai pihak, termasuk dari instansi pemerintah.
“Yang sudah menyampaikan keluhannya secara langsung ke kita itu ada dua. Mungkin masih ada banyak lagi akan menyusul,” kata dia. Permintaan sumbangan itu biasanya dalam bentuk sembako atau sejenisnya, dengan alasan nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat terkait Corona.
Sementara itu Ketua Forda UKM Sumatera Utara, Sri Wahyuni Nukman, menyebutkan, permohonan bantuan seperti itu, bukan pertama kali yang diterima pelaku usaha dari oknum di instansi pemerintah.
“Ini bukan permohonan pertama dari pihak pemerintah, yang meminta agar pelaku usaha seolah bertanggung jawab atas situasi yang terjadi saat ini. Apa mereka tidak turun ke lapangan? Begitu banyak pelaku UMKM yang terancam bangkrut, bahkan ada yang sudah bangkrut, akibat pandemi virus Corona ini. Mereka ‘menjerit,’ dan siapa yang mendengar jeritan mereka?,” kata Sri Wahyuni di Medan, Selasa.
Tapi anehnya, ada oknum-oknum dari instansi pemerintah yang masih terus saja mendatangi atau mengirim surat atau menyampaikannya via telepon, untuk meminta sumbangan sembako atau sejenisnya.
“Alasannya macam-macam. Katanya sembako itu nantinya akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Padahal para pelaku UMKM itu, untuk bisa menyelamatkan karyawannya saja sudah setengah mati, agar tetap bisa bekerja dengan tidak menutup usahanya.”
“Padahal mereka merugi, bahkan tak mampu lagi membayar bunga bank. Mestinya pejabat pemerintah itu prihatin dengan kondisi mereka, bukan dengan menambah beban lagi, atau menjadikan UMKM sebagai ‘sapi perah’ dengan macam-macam alasan,” tegas Sri Wahyuni.
Ketua Forda UKM ini menambahkan, mestinya pelaku usaha, khususnya UMKM, yang harus dibantu bagaimana mereka bisa tetap bertahan, bukan malah diganggu dengan banyak permintaan seperti ini. Kalau UMKMnya yang gulung tikar, apa itu jadi tanggungjawab pemerintah?,” ujar Sri Wahyuni dengan nada bertanya.
Sebelumnya, kata Sri Wahyuni, Forda UKM Sumatera Utara juga ada menerima keluhan dari para pengusaha kilang padi, karena dimintai sumbangan beras oleh orang yang mengaku pejabat di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan alasan untuk bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu.
“Padahal para pelaku UMKM ini juga, di tengah kesulitannya, mereka tetap peduli, sudah membantu sesama. Mereka membagikan sembako kepada pelaku usaha mikro yang terdampak Corona, yang merupakan anggota Forda UKM. Jadi jangan lagi bebani mereka. Mereka sudah sulit, jangan ditambah lagi kesulitan mereka,” kata Sri Wahyuni. (sulaiman achmad)
