Banda Aceh (Waspadaaceh) – Pada peringatan Hari Santeri di Banda Aceh, Kamis (24/10/2019), Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan, setidaknya ada tujuh alasan utama keberadaan dayah/pesantren sebagai kunci memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan merawat perdamaian di Aceh dan sebagai modal dalam membangun negeri.
Plt Gubernur menegaskan, bahwa pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian di Aceh adalah sebuah nikmat terbesar. Perjuangan mewujudkan formalisasi Syariat Islam dan perdamaian di Aceh tidak terlepas dari peran dayah/pesantren.
Nova menjelaskan, bahwa peran para alim ulama, para abu dengan elemen masyarakat Aceh lainnya, secara bersama memperjuangkan agar Syariat Islam dapat diterapkan secara legal formal di Aceh. Perjuangan panjang tersebut menuai hasil dengan ditetapkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
“Saat konflik berkecamuk di Aceh, pemikiran para Abu dan Pimpinan Dayah sangat berkontribusi bagi terciptanya keharmonisan dan perdamaian. Dialog serta negosiasi damai antara Aceh dan Pemerintah Pusat secara kontinyu melibatkan kalangan dayah, sehingga Perdamaian Aceh terwujud dengan lahirnya MoU Helsinki dan ditetapannya UUPA,” sambung Nova.
Disadari bahwa, sampai kini pun komitmen santri Aceh untuk memperkuat Syariat Islam dan merawat damai di Aceh, tidak akan lekang karena panas dan tidak akan pernah lapuk karena hujan.
Selanjutnya, sambung Nova para santri di dayah/pesantren biasanya diajarkan pengabdian atau khidmah. Pola ini merupakan ruh dan prinsip yang penuh dedikasi.
“Loyalitas ini ditunjukkan para santri baik kepada gurunya, kepada lembaga tempat santri menuntut ilmu, maupun pengabdian kepada masyarakat, karena di dayah/pesantren para santri dibingkai paradigma tentang etika beragama sekaligus realitas kebutuhan sosial masyarakat.”
Sementara itu, dalam proses transfer ilmu baik melalui mengaji maupun mengkaji, selain didapatkan secara langsung dari para Abu di dayah juga diterapkan keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab dan sejatinya sampai kajian lintas mazhab.
“Kajian dan dialog para santri, baik itu berlangsung dalam skala kecil maupun besar untuk membahas persoalan-persoalan keumatan, akan membentuk santri berkarakter terbuka, dan metode ini memungkinkan para santri dapat belajar dalam menerima perbedaan,” imbuh Nova.
Pada poin selanjutnya, Plt Gubernur Aceh juga mengapresiasi kemandirian para santri yang di ajarkan di dayah/pesantren. Nova meyakini, sikap mandiri dapat memupuk sikap solidaritas, kepedulian, kebersamaan antar sesama santri.
Selanjutnya, Nova meyakini tradisi seperti seni berpidato atau muhadharah yang tumbuh berkembang di dayah/pesantren akan berpengaruh bagi karakter kepribadian para santri, sehingga saat terjun ke masyarakat para santri dapat mengekspresikan perilaku dan mengedepankan pesan Syariat Islam dan perdamaian.
Pada poin selanjutnya, Plt Gubernur mengingatkan tantangan berat terkait upaya pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh adalah perkembangan zaman yang bergerak sangat progresif dan melahirkan banyak permasalahan.
“Paham liberalisme, materalisme, dan hedonisme tak terasa telah memasuki ruang dan rumah kita. Di tengah zaman yang semakin pragmatis ini, maka Dayah/Pesantren menjadi ruang yang sangat kondusif untuk menjaga khazanah kearifan lokal sekaligus memperkuat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,” kata Nova.
Pada poin terakhir, Plt Gubernur menegaskan bahwa prinsip kemashlahatan ummat merupakan pegangan tak tergoyahkan di kalangan Dayah/Pesantren. “Prinsip ini yang selama ini menjadi spirit tersendiri para santri terutama dalam merawat perdamaian abadi terus bersemi di Aceh.”
Dalam amanatnya, Plt Gubernur juga mengajak seluruh Santri dan Dayah atau pesantren untuk mendukung Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH) di seluruh lingkungan dayah dan pesantren.
“Mari dukung gerakan BEREH, agar kenyamanan dalam proses belajar mengajar di dayah dapat kita rasakan bersama. Gerakan BEREH sudah mulai diterapkan di seluruh kantor-kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota,” imbau Plt Gubernur. (Ria/ks)
