Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama Pangdam Iskandar Muda, Wakapolda Aceh, Sekda Aceh, Anggota DPRA, Wakil Ketua MPU dan beberapa pejabat SKPA lainnya, baru-baru ini telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 untuk dosis pertama di Aceh.
Penyuntikan vaksin Sinovac kepada Nova menandai dimulainya vaksinasi kepada 3,7 juta masyarakat Aceh. Setelah disuntik vaksin, Nova dan seluruh pejabat tersebut akan divaksin dosis kedua 14 hari kemudian.
Bagaimana dengan vaksinasi terhadap masyarakat Aceh secara umum? Apakah masyarakat menyambut baik program vaksinasi ini?
Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr.Ir.Hafnidar A.Rani, yang melakukan penelitian bersama Dr.Aulina Adamy, M.Sc, dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Unmuha, menjawab pertanyaan Waspadaaceh.com, Minggu (17/1/2021), mengatakan, berdasarkan penelita mereka, mayoritas masyarakat di Provinsi Aceh bersedia menerima suntikan vaksin COVID-19.
Mengutip hasil penelitian yang dilaksanakan pada Juli 2020 itu, menyebutkan, mayoritas masyarakat Aceh atau mencapai 70,3%, bersedia menerima suntikan vaksin. Walau demikian, ada 29.7% responden yang menyatakan tidak bersedia.
“Tapi ini hasil penelitian bulan Juli 2020 lalu. Kondisi sekarang tentu sudah berbeda,” lanjut Hafnidar, menyampaikan hasil penelitian tersebut.
Harus Tegas Tegakkan Prokes
Sementara itu, jumlah kasus terbaru positif COVID-19 di Provinsi Aceh per hari Sabtu (16/1/2021), mencapai 17 orang, tapi kenyataannya banyak warga yang terlihat masih enggan mematuhi protokol kesehatan (Prokes), salah satunya tidak mengenakan masker.
Pengamatan Waspadaaceh.com, sepanjang dua hari ini (Sabtu dan Minggu, 16 -17/1/2021), cafe-cafe dan pusat kuliner di kota “Serambi Mekah” ini penuh sesak dengan pengunjung. Tapi sayangnya banyak pengunjung tidak mengenakan masker, begitu juga pengelola usahanya.
Seperti terlihat di pusat kuliner dan cafe kawasan Peunayong hingga di kawasan Batoh, Ulee Lheue dan wilayah lainnya, banyak pengunjung yang bebas duduk bergerombol tanpa masker. Sekali waktu memang ada petugas yang melakukan penertiban, namun ketika petugas pergi, pengunjung kembali melepas maskernya.
Pada penelitain yang sama, yang dilakukan dosen Unmuha itu, tingkat kepercayaan masyarakat di Aceh terhadap adanya virus Corona atau COVID-19 sebenarnya cukup tinggi, yakni mencapai 86,2%. Namun sayangnya, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di Aceh dalam menangani COVID-19 juga cukup tinggi, mencapai 60%.
Berita lainnya:Â Ini Kisah Hafnidar, Perempuan Aceh Penyintas Tsunami
Hasil penelitian juga menyiratkan bahwa masyarakat Aceh mendukung penuh Pemerintah Aceh bersikap tegas dalam membuat kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dukungan ini seharusnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Aceh untuk percaya diri dalam menjalankan otoritasnya.
“Kepercayaan ini bertolak belakang apabila melihat kondisi masyarakat Aceh masih berkegiatan di luar rumah, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker. Analisis kami, kontradiksi ini disebabkan oleh penegakkan aturan yang tidak tegas,” lanjut Hafnidar.
Pengambilan data dalam penelitian berjudul Kinerja Pemerintah dalam Menangani Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring itu dilakukan selama 7 hari dengan menyebar kuesioner link Google Forms lewat aplikasi pesan WhatsApp secara acak. Tim mendapatkan total 529 responden mewakili Provinsi Aceh (51.2% berdomisili di Banda Aceh dan sisanya dari luar Banda Aceh).
Adapun demografi responden hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, kata Hafnidar. Mayoritas berusia dewasa, lulusan sarjana, dan pemasukan per bulan pada skala menengah ke atas.
Berita lainnya:Â M.Jamil: Dulu Saya Bekerja Sendiri, Kini Punya 20 Karyawan
Menurut Hafnidar, sanksi yang diberikan kepada pelanggar prokes selama ini dinilai tidak memberikan efek jera, karena terlalu ringan. Di samping itu, masyarakat melihat bahwa aparatur pemerintahnya belum memberikan contoh yang sesuai, sehingga mereka kurang percaya kepada petugas.
Tingkat kepatuhan masyarakat Aceh terhadap protokol kesehatan, yakni 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, masih belum memuaskan. Sejumlah kegiatan publik yang minim protokol kesehatan dan terjadi kerumunan, antara lain terlihat di pasar tradisional, resepsi pernikahan, tempat wisata dan kuliner yang rentan menjadi tempat penularan COVID-19.
“Mestinya di tempat-tempat itu lah sosialisasi prokes gencar dilakukan. Kalau hanya di kantor-kantor pemerintah saja, bagaimana dengan masyarakat biasa, yang setiap harinya beraktivitas ke pasar tradisional, warkop, cafe, pusat kuliner dan lokasi ramai lainnya?,” tanya Hafnidar.
Menurut Hafnidar, justru di tempat-tempat itu yang lebih penting, dan butuh sosialisasi yang lebih intensif. “Sebab mereka harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Bagaimana aktivitas mereka mencari nafkah tidak terganggu, tapi juga tetap menjalankan prokes untuk meminimalisir kasus COVID-19,” ujar Hafnidar. (Cut Nauval Dafistri)
