Banda Aceh (Waspada Aceh) – Untuk mendukung pencapaian akses sanitasi dan air minum yang sesuai dengan sasaran pembangunan berkelanjutan pada 2030, sejumlah LSM, akademisi dan komunitas di Aceh mengadakan Konferensi Air Aceh (KAA), Kamis (16/12/2021) di Hotel Kyriad, Banda Aceh.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Karst Aceh0 bekerjasama dengan Ikatan Alumni Jerman (IAJ) Aceh dan Yayasan Bijèh InspirAktion didukung oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), bersama dengan para ahli, universitas, kelompok kerja konservasi air, dan mitra pembangunan di sektor sanitasi dan air minum, serta para ulama.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada kesempatan itu mengatakan, akses air minum aman dan sanitasi merupakan layanan dasar dan hak asasi manusia. Karena, menurut gubernur, sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, perlu menyediakan akses yang aman dan berkelanjutan.
“Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting. Ada sekitar 250 juta kasus penyakit yang berhubungan dengan air di dunia. Dan 5 jutanya berujung pada kematian,” tuturnya.
Nova menyebutkan, Pemerintah Aceh dengan potensi 11 wilayah sungai di seluruh Aceh, dengan 481 anak sungai, berupaya sangat keras agar target akses air minum merata sesuai RPJMA bisa terpenuhi 100 % pada tahun 2024.
Ketua Karst Aceh, Abdillah Imron Nasution mengatakan, tujuan itu juga menjadi salah satu program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Dia mengatakan, bidang industri menyumbang lebih dari 19% dari penarikan air global dan 70% lebih untuk pasokan pertanian. Lanjut Abdillah, di Aceh, efisiensi penggunaan air di semua sektor belum ada yang terukur dan acaman terhadap ekosistem yang terkait dengan sumber daya air seperti hutan, sungai, dan kawasan karst juga terus mengintai.
Untuk itu, kata Abdillah, dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian akses, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan, diperlukan strategi dan kebijakan nyata untuk mendorong komitmen dan kepedulian semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, LSM, pihak swasta, lembaga pendidikan, komunitas, media, hingga masyarakat, ujarnya.
Ketua Perwakilan GIZ Country Office Indonesia, Ardhi Irsyadi menekankan pentingnya sinergisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan aktivis lingkungan, dan GIZ akan senantiasa mendukung secara profesional.
Ikatan Alumni Jerman Aceh, Ali Mulyagusdin menerangkan, KAA ini juga akan menghasilkan rekomendasi Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Aceh menuju SDGs 2030. Yaitu melalui FGD dengan pemangku lintas kepentingan dan paparan hasil riset akademisi serta praktisi di bidang air dan ilmu/teknik lingkungan untuk mempertahankan dan memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan untuk air Aceh yang terjaga dan bermanfaat.
Berikut hasil rekomendasi KAA 2021 yang dibahas dengan mekanisme FGD dalam 4 kelompok dan dipandu oleh Prof Mustanir dan Prof Samadi.
1). Perluasan akses fasilitas air bersih untuk masyarakat didukung berbagai sumber dana.
2). Kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada penyediaan air bersih kepada masyarakat.
3). Pengelolaan limpasan air hujan di pemukiman dan perkotaan berbasis aplikasi green infrastructure.
4). Perlu koordinasi antar berbagai pihak untuk menciptakan sinergi dalam menyediakan air bersih, menjamin ketersediaan air bersih dan pemanfaatannya.
5). Pengelolaan kebutuhan air bersih yang pengelolaannya tidak berbasis regional
6). Pengembangan system terintegrasi untuk pengolahan limbah domestik.
7). Partisipasi bank dan industri untuk pembiayaan penyediaan air bersih untuk masyarakat
8). Adanya konsistensi dan implementasi dari regulasi yang telah dibuat (Qanun No.6 thn 2015).
9). Perlindungan kawasan bentang alam karst yang merupakan salah satu ekosistem sumber air.
10). Keberpihakan kepada kelompok rentan dalam penyediaan dan akses air dan sanitasi. (Cut Nauval d).
