Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bea Cukai Aceh menghadapi sejumlah kendala dalam meningkatkan penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) serta mengembangkan industri rokok di wilayah Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Leni Rahmasari dalam jumpa pers, Kamis (1/2/2024) di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) Aceh.
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sifat insidentil dari kegiatan perdagangan luar negeri di Aceh. “Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidentil, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun,” kata Leni.
Leni menambahkan, sarana dan prasarana di pelabuhan Aceh juga belum mendukung untuk dilakukan ekspor dan impor secara langsung dari dan ke wilayah Aceh.
“Kebanyakan barang ekspor dan impor masih melalui pelabuhan di Sumatera Utara, sehingga menambah biaya logistik dan waktu pengiriman, Kami juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor di Aceh,” tutur Leni.
Sementara itu, dari sisi cukai, Leni mengatakan bahwa potensi lahan yang masih sangat luas dan cocok untuk pertanian tembakau belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, rokok Aceh berpotensi diterima pasar karena memiliki rasa yang khas,” ungkap Leni.
Namun, pengembangan industri rokok di Aceh juga menghadapi beberapa hambatan, salah satunya adalah berlakunya perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
Lanjutnya, belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.
“Kami berharap ada kerjasama yang lebih baik antara Bea Cukai, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini,” pungkas Leni. (*)
