Banda Aceh (Waspada Aceh) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terkait hasil roadshow ke partai politik yang ada di Aceh tentang pelaksanaan Pilkada di Aceh.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Muhammad Yunus M. Yusuf usai rapat koordinasi mengatakan kepada media, Selasa (23/3/2021), dalam rapat tersebut hanya melaporkan hasil roadshow kepada Ketua DPRA.
“Hasil pertemuan hari ini sekedar kami melaporkan kepada ketua tentang roadshow kita ke partai politik yang ada di Aceh. Kemarin komisi I DPRA roadshow ke pusat, yaitu ke Kemendagri, KPU, Komisi II DPR RI serta Kemenkumham. Jadi hasil dari pusat kita lapor kepada ketua apa-apa saja yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Untuk tahap selanjutnya Komisi I menyerahkan kepada Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, untuk melakukan lobi-lobi ke DPR-RI.
“Adapun tahap selanjutnya ini kita serahkan kepada ketua. Berarti istilahnya level-level bawah sudah kita silahturahmikan. Jadi ketualah yang nanti akan melakukan lobi-lobi lebih tinggi lagi,” ucapnya.
“Apa yang kami kerjakan di komisi I sudah memadai untuk tingkat level kami, selanjutnya ini harus dimainkan di tingkat pimpinan,” tambahnya.
Dari hasil roadshow dengan pusat belum ada sikap tegas terkait Pilkada di Aceh, apakah tahun 2022 atau 2024.
“Ketika kami menanyakan kepada mereka, mereka pun tak berani juga mengatakan pemilu di Aceh 2022. Mereka juga tidak bisa memastikan pemilu di Aceh 2024, begitu sikap mereka,” tegas Muhammad Yunus.
Muhammad Yunus mengatakan, kemarin pihaknya meminta sikap tegas, jika memang Pilkada di Aceh 2022, ditegaskan 2022. Jika 2024 ditegaskan juga, biar mereka di Aceh bisa mengambil sikap, paparnya.
“Selanjutnya langkah eksekutif kemaren sudah singkron. Dari pihak eksekutif diwakilkan oleh Kamaruddin Andalah, beliau juga menyatakan tegas. Pihak eksekutif juga setuju dengan DPRA dan seluruh rakyat Aceh, Pilkada tetap 2022,” tambahnya.
Komisi I, ujarnya, juga sudah melakukan silahturahmi ke setiap pimpinan partai politik yang ada di Aceh. Setiap partai, baik itu dari parnas maupun parlok, akan ada rapat dengan pimpinan partai politik yang ada di Aceh.
Sedangkan ketua KIP Aceh, Samsul Bahri, mengatakan pihak KIP hanya berkoordinasi dengan DPRA. “Kami hanya berkoordinasi, selebihnya biar mereka yang ngomong. Tidak ada pembahasan dari kami,” ucap ketua KIP Aceh. (Kia Rukiah)
