Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Menurut Fadhlullah, kepercayaan publik menjadi modal utama agar penghimpunan dana umat terus meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Rakor tersebut diikuti komisioner Baitul Mal dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
“Transparansi adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf. Kalau transparan, masyarakat akan percaya kepada Baitul Mal,” ujar Dek Fadh.
Ia mengatakan Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. Karena itu, lembaga tersebut dinilai harus mampu menjaga integritas melalui tata kelola yang profesional, akuntabel, dan terbuka.
Sebagai contoh, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang dinilai konsisten menjalankan amanah wakaf sesuai ikrar awal, yakni diperuntukkan bagi masyarakat Aceh.
Menurutnya, meski pernah muncul usulan agar hasil wakaf tersebut dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia secara umum, pengelola tetap berpegang pada ketentuan wakaf yang telah ditetapkan.
Selain itu, Fadhlullah mengungkapkan Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan agar zakat diakui sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh menyalurkan zakat melalui Baitul Mal sehingga potensi penghimpunan dana umat semakin besar.
“Kalau zakat menjadi pengurang pajak, tentu akan semakin banyak perusahaan yang menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal. Dampaknya, manfaat yang diterima masyarakat juga akan semakin besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor digelar sebagai forum memperkuat koordinasi dan sinergi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten/kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengakui sejumlah persoalan yang dihadapi Baitul Mal di daerah memiliki pola yang hampir sama, salah satunya belum optimalnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program.
“Kalau tidak ada dukungan dari pimpinan daerah, program-program Baitul Mal tentu sulit berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Muhammad Yunus menjelaskan, hingga kini penerimaan Baitul Mal masih didominasi zakat profesi dari aparatur sipil negara (ASN). Padahal, potensi zakat dari sektor perusahaan dinilai jauh lebih besar.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.
“Kami berharap ada dukungan pemerintah agar perusahaan-perusahaan di Aceh membayarkan zakat melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Rakor Baitul Mal se-Aceh diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarlembaga sekaligus mendorong penerapan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat. (*)
