Medan (Waspada Aceh) – Sekitar satu minggu berjalannya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 di Medan, harapan besar yang disematkan pada ajang bergengsi ini justru berbalik menjadi kekecewaan bagi ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Event yang seharusnya menjadi pesta rakyat sekaligus penggerak roda ekonomi daerah, kini menjadi beban berat yang menjerumuskan banyak pengusaha ke dalam kerugian.
Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara menegaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini belum memberikan dampak positif bagi para peserta. Sebaliknya, berbagai kebijakan yang diterapkan justru membuat posisi mereka semakin sulit bertahan di tengah persaingan dan biaya operasional yang tinggi.
Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Ketua Forda UKM Sumut, Sri Wahyuni Nukman, saat memberikan keterangan pers di Medan, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, akar masalah utama yang membuat jumlah pengunjung menurun drastis adalah tingginya tarif tiket masuk yang ditetapkan, terutama pada akhir pekan, yang mencapai angka Rp30.000 hingga Rp75.000 per orang.
Kisaran harga tersebut dinilai sangat jauh dari jangkauan daya beli masyarakat luas, sehingga banyak keluarga yang akhirnya membatalkan niat untuk berkunjung. Berkurangnya jumlah pengunjung secara otomatis berimbas langsung pada merosotnya angka penjualan di berbagai stan yang ada.
“Penurunannya sangat nyata dan terasa sekali. Kondisi pendapatan saat ini jauh lebih buruk dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Harga tiket yang terasa terlalu mahal membuat antusiasme masyarakat menurun tajam. Di samping itu, kemampuan ekonomi pengunjung sendiri saat ini juga sedang tidak memungkinkan untuk berbelanja secara bebas,” jelas Sri Wahyuni.
Beban yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya berhenti di situ. Biaya sewa tempat yang dibebankan pun dinilai sangat tidak sebanding dengan ukuran dan lokasi yang disediakan.
Untuk satu stan berukuran 2×2 meter selama sebulan penuh, pengusaha harus mengeluarkan biaya sebesar Rp24 juta. Sebagai gambaran, biaya sewa stan di pameran INACRAFT – ajang kerajinan tangan terbesar se-Asia Tenggara yang digelar di Jakarta – hanya berkisar Rp18 juta.
Kesenjangan yang lebar antara biaya keluar dan pendapatan yang diterima membuat banyak pengusaha terjepit. Sebagian terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya produksi dan sewa tempat, namun langkah ini justru semakin menjauhkan pembeli karena harga yang ditawarkan tidak lagi sejalan dengan kemampuan beli masyarakat.
Kesulitan ini dirasakan merata oleh berbagai sektor. Pengrajin ulos dan pelaku usaha busana, yang menjual produk dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, mengaku nyaris tidak ada transaksi berarti setelah hari pembukaan.
Sebagian besar pembeli pada awal acara pun didominasi oleh pejabat yang hadir secara resmi. Selebihnya, pengunjung hanya datang untuk melihat-lihat tanpa berniat membeli, terutama untuk barang-barang bernilai tinggi.
Sektor kuliner pun tak luput dari nasib serupa. Meski menaruh harapan besar pada arus pengunjung, kenyataannya sepi pembeli membuat modal yang sudah dikeluarkan untuk bahan baku dan sewa tempat sulit kembali.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari peserta, penurunan omzet dibandingkan dengan PRSU tahun 2023 mencapai angka lebih dari 50 persen. Angka ini menjadi bukti nyata betapa besarnya jurang antara harapan penyelenggaraan dengan kenyataan yang dirasakan di lapangan.
Sri Wahyuni, yang juga dikenal mantan Sekretaris Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumut, berharap hal ini menjadi evaluasi mendalam bagi panitia. Ke depannya, ia berharap PRSU harus benar-benar menjadi sarana promosi yang menguntungkan sekaligus mendongkrak perekonomian rakyat, bukan sebaliknya menjadi beban yang memberatkan pelaku usaha kecil.
“Kita berharap ke depannya PRSU benar-benar menjadi ajang yang bermanfaat bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Bukan malah menambah beban yang harus mereka pikul dengan susah payah,” pungkasnya. (*)
