Pidie (Waspada Aceh) – Lokasi calon Hunian Tetap (Huntap) Relokasi Terpusat dan PSU Pendukung Kabupaten Pidie 01 di Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse, masih belum memiliki sistem penyediaan air minumi. Kondisi itu disampaikan Satgas PRR yang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) langsung ke Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, pada rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (19/10/2026).
Berada berdampingan dengan Huntara yang dibangun BPBD, berjarak sekitar 20 meter, kawasan pemukiman baru ini berada di kawasan Non-Cekungan Air Tanah (Non-CAT) dengan formasi batuan kapur dan karang. Akibatnya pengeboran dalam dinilai tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
Berdasarkan hasil analisis data geolistrik dan peta Cekungan Air Tanah (CAT), pengeboran dalam di lokasi ini tidak direkomendasikan. Upaya yang telah dilakukan pada masa darurat oleh TNI dan Polri dengan mengebor dua titik lokasi ternyata tidak menghasilkan air.
Laporan Tim Satgas PRR juga menyebutkan, selama musim kemarau, kebutuhan air di lokasi tersebut harus disuplai menggunakan mobil tangki, yang tentu saja tidak berkelanjutan untuk pemukiman tetap. Usulan pembuatan sumur bor dari pihak ketiga juga telah diklarifikasi tidak efektif berdasarkan data peta CAT yang dimiliki pemerintah.
Karena itu, dua opsi lain dievaluasi: menarik jaringan pipa dari SPAM Kemala yang berjarak sekitar 10 kilometer dinilai terlalu jauh dan tidak efisien secara biaya maupun teknis. Solusi yang lebih realistis akhirnya ditemukan: memanfaatkan tiga titik mata air yang sudah ada di lokasi, yang sebelumnya telah dimanfaatkan pengembang Huntara untuk membangun reservoir berukuran 3×3 meter dan bangunan intake berukuran 1×2 meter dengan sistem aliran gravitasi.
Solusi yang Disepakati
Rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan Satgas PRR yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (19/10/2026) memutuskan: penyaluran air bersih ke Huntap Blang Pandak akan dilakukan melalui penambahan jaringan pipa distribusi dari reservoir yang sudah dibangun menuju lokasi pemukiman baru. Jarak dari sumber air ke lokasi Huntap sekitar 2.500 meter dan seluruh aliran dapat berjalan secara gravitasi tanpa memerlukan sistem pompanisasi, sehingga biaya operasional dapat ditekan seminimal mungkin.
Namun kapasitas reservoir yang ada saat ini dinilai masih terlalu kecil untuk melayani kedua pemukiman, dan rencana peningkatan kapasitasnya masih menunggu kajian teknis lebih lanjut. Kepastian mengenai kapasitas reservoir yang dibutuhkan belum dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari survei mendetail yang akan dilaksanakan Balai Cipta Karya Aceh.
Air Bersih Harus Didahulukan
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgasnas PRR, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali mengatakan penyediaan air bersih harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan hunian tetap pascabencana. “Sebelum atap selesai berdiri, akses air bersih harus sudah terjamin. Warga tidak boleh pindah ke tempat baru yang justru menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan paling dasar,” ujarnya.
Tito juga menekankan prinsip kerja tanpa memperdebatkan kewenangan: “Jangan ada alasan ini urusan pusat atau daerah. Yang penting warga punya air bersih. Semua permasalahan yang belum masuk Rencana Induk segera diusulkan, Bappenas akan mendistribusikannya kepada instansi yang relevan. Musim penghujan sudah tiba, percepatan bukan slogan, itu kebutuhan nyata warga yang sedang menunggu,” lanjutnya.
Balai Cipta Karya Aceh diinstruksikan melakukan pendalaman teknis dan survei lapangan segera untuk menentukan kebutuhan pipa, kapasitas reservoir yang tepat, serta estimasi anggaran yang dibutuhkan. Koordinasi antara Balai Cipta Karya, BPBD Kabupaten Pidie, dan pemerintah desa telah dibentuk untuk memastikan solusi ini dapat segera diwujudkan sebelum warga pindah ke hunian tetap mereka. Angka kebutuhan anggaran belum dapat dipastikan saat ini karena masih menunggu hasil survei teknis terperinci.
Bagi warga yang akan menempati Huntap Blang Pandak, tentu berharap: rumah baru mereka tidak hanya memiliki atap yang layak, tetapi juga jalan dan akses terhadap air bersih. (*)
