Kamis, Mei 2, 2024
Google search engine
BerandaAcehBegini Mekanisme Pertimbangan Wali Nanggroe dalam Penyusunan Ketentuan Adat

Begini Mekanisme Pertimbangan Wali Nanggroe dalam Penyusunan Ketentuan Adat

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Katibul Wali Nanggroe Aceh, Usman, menyebutkan ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan pertimbangan Wali Nanggroe Aceh dalam penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh.

“Pertama, lembaga adat melakukan kajian terhadap nilai-nilai adat dalam masyarakat,” kata Usman, Rabu (18/9/2019) di hadapan para ketua dan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten/kota se-Aceh, pada acara Pembinaan Kelembagaan Adat yang berlangsung dari tanggal 18-19 September 2019 di Komplek Meuligoe Wali Nanggroe Aceh di Banda Aceh.

Hasil kajian tersebut, kata Usman, disampaikan kepada Kelembagaan Wali Nanggroe untuk studi kelayakan melalui Majelis Tuha Lapan. “Kemudian Tuha Lapan bersama Majelis Fatwa melakukan kajian dan menyiapkan draf awal pertimbangan Wali Nanggroe untuk selanjutnya diserahkan kepada Tuha Peut,” sebut Usman, menjelaskan.

Tahapan akhirnya, Tuha Peut akan membahas kajian yang diajukan untuk difinalisasikan rancangan dan ditandatangani oleh Wali Nanggroe.

Acara yang merupakan rangkaian kegiatan Pembianaan Lembaga Adat dan Imum Mukim se-Aceh yang dimulai sejak 16 September 2019, dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Wali Nanggroe, H. Kamaruddin Abu Bakar atau akrap disapa Abu Razak.

Peserta berjumlah 46 orang terdiri dari satu orang ketua dan satu orang Kepala Sekretariat MAA kabupaten/kota se-Aceh.

“Terbentuknya lembaga Wali Nanggroe tidak hanya menjadi bagian dari peradaban bangsa, tetapi merupakan salah satu kekhususan Aceh,” kata Abu Razak saat membacakan amanat Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Malik Mahmud al Haytar.

Selain Katibul Wali, pembukaan acara turut dihadiri oleh Tgk. Zulkarnaini Hamzah atau Tgk. Ni, Ketua MUNA Tgk. Muhammad Ali, Ketua Mejelis Tuha Lapan Wali Nanggroe Tgk. Adi, serta Kabag Humas Katibul Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun.

“Peradaban Aceh yang berasal dari adat dan budaya selama ini cenderung mengalami pergeseran fungsi. Oleh karena itu lembaga-lembaga adat di bawah koordinasi Wali Nanggroe menambah wawasan dan mencari solusi untuk memperkuat kembali adat dan budaya Aceh,” kata Abu Razak, menyebutkan salah satu tujuan digelarnya kegiatan tersebut.

Selain Katibul Wali Nanggroe, para pemateri lainnya adalah Tgk. Ni, Kabag Program dan Keuangan, Husnan, Staf Khusus Wali Nanggroe, Rustam Effendi, serta Wakil Rektor ISBI Aceh, Yusri Yusuf. (Ria)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER