Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga, menawarkan gagasan Subsidi Tunai Petani (STP), sebagai bentuk atau skema pengganti subsidi pupuk bagi petani, yang selama ini cenderung rawan diselewengkan oleh para makelar pupuk bersubsidi.
Bantuan pemerintah kepada para petani melalui mekanisme subsidi pupuk, ternyata selama ini sering kali menimbulkan masalah. Petani yang sesungguhnya justru tidak memperoleh pupuk bersubsidi, sebaliknya para petani berdasi lah yang menikmati subsidi tersebut, kata Andi Sinulingga, Ketua DPP Golkar yang duduk di Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Sumatera I, Aceh – Sumatera Utara, kepada waspadaaceh.com di Banda Aceh, Rabu sore (4/5/2018).
Subsidi Tunai Petani atau STP, kata Andi, untuk memangkas rantai distribusi pupuk bersubsidi, sehingga subsidi dari pemerintah itu dapat benar-benar diterima petani secara langsung. “Katakanlah subsidi ke petani itu Rp800.000/tahun. Dana itu bisa langsung masuk ke rekening petani, dan hanya bisa dibelanjakan di toko pupuk untuk kebutuhan pertanian. Harga pupuk sesuai harga pasar, karena petaninya sudah menerima subsidi langsung,” ujar Andi bersemangat.
Mekanisme kerjanya, kata Andi yang sempat kuliah di UI ini, petani diberi kartu belanja khusus, yang hanya bisa digunakan di toko pupuk. “Jadi terserah petani mau beli kebutuhan apa untuk pertaniannya. Bisa pupuk, bisa obat-obatan, pokoknya untuk kebutuhan pertaniannya. Jadi mereka langsung yang menerima subsidi itu,” katanya.
Menurut Andi, subsidi pupuk bagi petani, selama ini melalui banyak rantai, sehingga mudah diselewengkan. Mulai dari pabrik, proses distribusi – di situ ada beberapa pemain (agen/distributor) hingga ke toko/penjual. “Ujung-ujungnya, saat petani butuh pupuk, pupuk yang bersubsidi katanya habis. Petani akhirnya membeli pupuk dengan harga biasa. Jadi sesungguhnya siapa yang menerima subsidi pupuk selama ini?,” tanya Andi.
Untuk konteks Aceh, karena memiliki Undang-undang otonomi khusus, lanjut putra Aceh Tenggara ini, seharusnya Pemerintah Aceh sudah bisa mengajukan skema STP ini sebagai pengganti skema subsidi pupuk yang sekarang. Aceh nantinya justru bisa menjadi contoh subsidi petani untuk skala nasional. “Apa nanti nama dan modelnya, terserahlah. Yang penting subsidinya harus langsung ke petani, bukan harga pupuknya yang disubsidi,” lanjut Andi.
Menurut Andi, sepanjang pupuk itu memiliki dua harga yang berbeda, peluang untuk melakukan penyimpangan tetap tinggi. Sebaliknya, dengan skema STP, peluang penyimpangan menjadi sangat sempit dan minimal. “Yang terpenting, saat pendataan, nama-nama petani calon penerima subsidi tunai ini memang terverifikasi dengan benar. Mereka memang petani,” kata Andi Sinulingga.
Calon anggota DPR RI dari Golkar ini mengatakan, budget atau anggaran bantuan petani melalui subsidi pupuk mencapai sekitar Rp31 triliun (data tahun 2017). Jumlah petaninya sekitar 39 juta petani. Sering kali, petani justru kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena banyak yang diselewengkan.
Mengutip data bank dunia, seperti yang disampaikan Direktur Indef (The Institute for Development Economic and Finance) Enny Sri Hartati, saat ini masih 40 persen subsisi pupuk yang diberikan pemerintah sampai ke petani, sedang 60 persen lainnya bocor. Enny menduga, kebocoran terjadi saat melalui rantai distribusi.
“Jadi bagaimana pun skema subsidi ke petani harus diperbaharui. Bukan memberikan pupuk bersubsidi, tapi memberikan subsidi langsung ke petani. Biar kan harga pupuk sesuai harga pasar, tapi petaninya kan sudah mendapat dana subsidi untuk belanja pupuk,” lanjutnya. Andi Sinulingga malah kini telah membuat proyek percontohan sekitar 15 hektare lahan padi di Padang Tijie, Pidie. Dia memberi subsidi tunai kepada para petani yang terlibat dalam program ini.
“Nanti bisa sama-sama kita lihat hasilnya,” kata Andi mengakhiri obrolannya. (aldin nl)
