Medan (Waspada Aceh) – Aksi massa dari Aliansi Masyarakat Sumatera Utara untuk Perubahan, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023).
“Kami dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menolak adanya kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” kata Roni Al Hadi selaku Kordinator Aksi dalam orasinya.
Roni meminta dalam Pemilu 2024 mendatang, Presiden Jokowi bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik kedepannya.
“Presiden Jokowi tak perlu khawatir bahwa pelaksanaan program yang sudah dicanangkannya tidak dilanjutkan. Pergantian presiden adalah hal normatif dan pelaksanaan program pemerintahan Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan,” urainya.
Selain itu, massa juga menyoroti sistem pemilu yang masih samar-samar antara proporsional terbuka atau tertutup. Massa menilai, jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tertutup, maka akan terjadi kemunduran pada demokrasi di Indonesia.
“Kita mendesak agar MK bisa bersikap bijak dalam memutuskan urusan yang saat ini menjadi keresahan ditingkat nasional ini,” tegasnya.
Massa juga mengancam akan menurunkan massa lebih besar lagi, apabila MK memutuskan Pemilu 2024 dilaksanakan proporsional tertutup.
Terakhir, massa meminta agar Presiden Jokowi bisa memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, jujur dan adil bagi semua pihak dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Biarkan semua berjalan alami. Rakyat juga bebas memilih apa yang menjadi pilihan terbaik untuk mereka. Tak perlu cawe-cawe (ikut menangani) di Pilpres 2024 nanti,” jelasnya.
Usai menggelar orasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawasan dari polisi. (*)
