BerandaAcehSejumlah Warga Kibarkan Bendera Putih, Pemerintah Dinilai Gagal Tangani Bencana Aceh

Sejumlah Warga Kibarkan Bendera Putih, Pemerintah Dinilai Gagal Tangani Bencana Aceh

Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sejumlah warga mengibarkan bendera putih di jalan depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan masyarakat sipil terhadap penanganan dan pemulihan bencana di Aceh yang dinilai belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Aksi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana itu diikuti para penyintas dari sejumlah daerah terdampak, di antaranya Beutong Ateuh Banggalang, wilayah Gayo, dan Aceh Tamiang. Mereka datang membawa bendera putih serta membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah.

Bendera putih yang berkibar di depan masjid kebanggaan masyarakat Aceh itu menjadi penanda protes atas kondisi penyintas yang masih menghadapi ketidakpastian setelah bencana. Setahun pascabencana, sebagian persoalan mendasar seperti tempat tinggal, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian dinilai belum tuntas.

Berdasarkan pantauan Waspadaaceh.com, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti tanggung jawab pemerintah, kerusakan lingkungan, transparansi anggaran, hingga kondisi kelompok rentan di wilayah terdampak.

Pernyataan pertama disampaikan Rahmad Maulidin dari LBH Banda Aceh. Ia menyampaikan pandangan terkait penanganan bencana dan persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.

Hafijal dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kemudian menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan anggaran penanganan bencana. Publik, menurutnya, perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi, realisasi, dan sumber pendanaan pemulihan.

Sementara itu, Musrafiyan dari Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mengangkat persoalan kerusakan lingkungan yang dinilai berkaitan dengan meningkatnya risiko bencana. Pemulihan, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan di kawasan hilir, tetapi juga harus menyentuh hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah hulu.

Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Zuhri Noviandi, turut menyinggung kondisi warga terdampak yang ditemuinya di sejumlah lokasi. Ia mengangkat perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk lanjut usia (lansia), yang membutuhkan penanganan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Dari Walhi Aceh, Kepala Divisi Advokasi Afifuddin menyampaikan pandangannya mengenai persoalan lingkungan dan penanganan bencana. Dalam orasinya, ia juga menyerukan “Salam tiga jari”.

Orasi berikutnya disampaikan Gilang Destika dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran bencana agar proses pemulihan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di sela-sela aksi, sebagian peserta menyanyikan lagu Aceh Aceh Tanoh Lon Sayang. Massa juga menggelar doa bersama untuk para korban bencana sebagai bentuk solidaritas kepada warga yang kehilangan anggota keluarga, rumah, maupun sumber penghidupan.

Setahun Bencana, Penyintas Masih Menunggu Kepastian

Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyebut persoalan pemulihan di Aceh masih jauh dari selesai.

Setahun setelah bencana ekologis melanda, para penyintas masih mempertanyakan kapan kondisi sungai kembali normal, di mana hunian tetap akan dibangun, bagaimana warga yang tinggal di zona merah direlokasi, serta kapan lahan pertanian dan perkebunan dapat kembali diolah.

Koalisi juga mencatat, sepanjang November 2026 terdapat 13 kejadian bencana di Aceh. Sejumlah kejadian tersebut meliputi rumah warga yang hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan menyebabkan banjir di 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat yang ambruk di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.

Dari rangkaian kejadian itu, sebanyak 37.566 orang dilaporkan terdampak.

Koalisi menilai bencana tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai peristiwa alam. Mereka mengaitkannya dengan aktivitas ekstraktif dan buruknya tata kelola lingkungan, terutama kerusakan hutan dan daerah aliran sungai.

Dalam pernyataan tersebut, koalisi turut menyoroti kehilangan tutupan hutan Aceh yang mencapai 39.687 hektare sepanjang 2025. Angka itu meningkat 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Koalisi juga mengkritik pola penanganan yang dinilai masih bersifat tambal sulam, termasuk pembangunan tanggul di kawasan hilir tanpa disertai pemulihan menyeluruh di wilayah hulu.

Selain persoalan fisik, koalisi mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai anggaran penanganan bencana yang disebut mencapai Rp100 triliun. Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber pendanaan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan.

Atas kondisi itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta Pemerintah Aceh secara terbuka mengakui keterbatasan kapasitas dalam menangani pemulihan dan segera mengusulkan penetapan status tersebut kepada pemerintah pusat.

Koalisi turut mendesak percepatan pemulihan rumah warga, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. Pemerintah juga diminta memulihkan hutan, DAS, serta kawasan hulu secara menyeluruh.

Selain itu, mereka meminta audit dan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan, baik legal maupun ilegal. Penindakan terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan dan keterbukaan informasi anggaran bencana juga menjadi bagian dari tuntutan.

Bagi para penyintas yang ikut dalam aksi tersebut, pemulihan bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Mereka masih menunggu kepastian tempat tinggal, keberlanjutan penghidupan, serta jaminan keselamatan agar bencana serupa tidak terus berulang. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER