Banda Aceh (Waspada Aceh) – Polda Aceh meminta Pertamina menindak tegas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk memberikan sanksi hingga pencabutan izin operasional.
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi dalam konferensi pers pengungkapan 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 45 tersangka di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, kepolisian telah menyurati Pertamina terkait SPBU yang diduga berulang kali melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami berharap ada ketegasan dari rekan-rekan Pertamina, mulai dari peringatan pertama, pengurangan kuota, sampai bila perlu pencabutan izin SPBU,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam pengusutan kasus tersebut, penyidik juga telah menetapkan seorang manajer SPBU sebagai tersangka. Polisi masih mendalami dugaan kerja sama antara manajer dan pemilik SPBU.
Menurutnya, penindakan tidak hanya menyasar sopir atau operator di lapangan, tetapi juga pihak yang memiliki peran lebih besar, termasuk manajer dan pemodal.
Pada kesempatan itu, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Aceh, Misbah Bukhori, mengapresiasi sinergi Polda Aceh dan jajaran Polres dalam mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia mengatakan, Pertamina terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut guna memastikan pendistribusian BBM bersubsidi di Aceh berjalan lancar dan tepat sasaran. (*)



