Aceh Tengah (Waspada Aceh) – Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 menimbun ribuan hektare lahan persawahan di Kabupaten Aceh Tengah dengan material longsor, pasir, dan kayu yang terbawa arus banjir. Kini, seiring berjalannya waktu, para petani mulai kembali turun ke sawah.
Namun, sebelum menanam benih, mereka terlebih dahulu harus membersihkan, meratakan, dan memastikan saluran irigasi kembali mengalir ke petak-petak ladang mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Iwan Sejahtera, S.IP., M.Si., menjelaskan skala kerusakan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Luas Baku Sawah di Aceh Tengah tercatat 3.715 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.711 hektare mengalami kerusakan pascabencana,” ungkapnya.
Kerusakan tidak hanya menimpa lahan, tetapi juga infrastruktur pendukung pertanian. Tercatat jaringan irigasi tersier yang rusak sepanjang 75.937 meter, sedangkan jalan usaha tani mengalami kerusakan sepanjang 35.519 meter.
Melalui dukungan anggaran APBN dari Kementerian Pertanian, pemerintah telah menjalankan sejumlah program pemulihan. Optimasi lahan telah dilaksanakan di enam kecamatan dengan luas 1.496 hektare dan pagu anggaran sebesar Rp6,8 miliar.
Selain itu, dibangun 32 unit irigasi perpompaan dengan anggaran Rp4,8 miliar, 26 unit irigasi perpipaan senilai Rp2,4 miliar, serta rehabilitasi irigasi tersier untuk lahan seluas 142 hektare dengan biaya Rp800 juta. Dana disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dengan sistem swakelola, sehingga petani terlibat aktif dalam pengerjaan di lapangan.
Penanganan lahan dengan kerusakan sedang ditargetkan selesai pada Desember 2026. Sementara lahan dengan kerusakan berat membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dijadwalkan akan diteruskan pada tahun 2027.
“Harapan kami, upaya pemulihan ini terus berlanjut hingga seluruh lahan persawahan yang terdampak dapat ditangani dengan baik. Tujuannya agar para petani bisa kembali mengolah sawah secara maksimal,” ujar Iwan Sejahtera.
Petani Mulai Kembali ke Sawah
Satriawan, Ketua Kelompok Tani Pegasing Maju, menyebutkan sawah di Kampung Pegasing baru bisa kembali diolah pada tahun 2026 ini, padahal biasanya musim tanam sudah dimulai sejak Oktober.
“Kami sangat membutuhkan bantuan alat pengolahan lahan, terutama traktor, serta bantuan pupuk dan perbaikan saluran air yang tertimbun material longsor,” katanya.
Keterlambatan ini membuat siklus tanam terganggu dan tekanan ekonomi petani belum sepenuhnya teratasi.
Pemulihan persawahan di Aceh Tengah merupakan bagian integral dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP), yang difokuskan pada pemulihan lahan serta infrastruktur irigasi guna mengembalikan mata pencaharian petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan belanja Kementerian Pertanian sebesar Rp2,62 triliun, di mana Rp792,56 miliar dikhususkan untuk tiga provinsi terdampak. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar senilai Rp420,55 miliar untuk menangani 40.908 hektare lahan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berulang kali menegaskan urgensi percepatan pelaksanaan program ini.
“Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Tolong cepat karena para petani menginginkan cepat,” ujarnya.
Tito mengingatkan pemulihan pertanian bukan sekadar membersihkan lahan, melainkan memastikan rantai produksi dari hulu hingga hilir kembali berfungsi. Setiap keterlambatan berarti kehilangan satu musim tanam, yang berdampak langsung pada pendapatan keluarga petani.
Hingga akhir 2026, program revitalisasi lahan pertanian telah menunjukkan hasil nyata di sejumlah daerah. Di Aceh Tamiang, 155 hektare sawah yang rusak kembali berproduksi dengan hasil panen 5–6 ton per hektare. Di Bireuen, sekitar 76% sawah terdampak telah direhabilitasi dan siap tanam serentak. Di Aceh Tengah sendiri, langkah awal telah dilakukan. (*)
