Bener Meriah (Waspada Aceh) – Sejak jembatan penghubung Kampung Bener Kelipah Selatan dan Pondok Ulung, Bener Meriah, putus serta sebagian badan jalan ambruk akibat bencana hidrometeorologi November 2025, petani kopi seperti Fajri tak lagi bisa lewat jalur terdekat.
Kendaraan roda empat belum bisa melintas. Membawa hasil panen harus berputar jauh lewat Pondok Baru, waktu lebih lama, ongkos angkut membengkak.
“Kami menunggu jalan dan jembatan kembali terhubung,” kata Fajri, warga Pondok Ulung. Bagi Fajri, jalur ini bukan sekadar tanah dan batu. Ini adalah urat nadi jalur ke perkebunan mereka.
“Sangat penting karena jalan ini merupakan akses utama menuju perkebunan. Cukup ramai karena jalan ini juga merupakan jalan penghubung Kampung Kala Tenang, Kecamatan Bener Kelipah, dan Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar,” ujarnya, awal November 2026.
Pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) bronjong di tepi sungai sudah berjalan hampir dua bulan, namun sejak sekitar dua minggu lalu terhenti.
“Alasannya karena bahan material macet,” kata Fajri.
Harapannya sederhana namun mendesak: “Selain TPT ini, kami berharap pemerintah juga segera membangun jembatan ini agar masyarakat bisa menggunakan kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil pertanian.”
Progres 50 Persen, Terhenti Kekurangan Material
Murtada, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPRKP Bener Meriah, menjelaskan kondisi di lapangan. “Progres pelaksanaan sudah mencapai 50 persen, namun ada kendala. Rekanan kekurangan anggaran untuk pembelian kawat bronjong dan batu.”
Uang muka yang telah ditarik sebulan lalu habis digunakan untuk pembelian 60 persen kebutuhan kawat bronjong. Saat ini pesanan telah dilakukan dan diharapkan segera tiba di lokasi.
Rencana pembangunan TPT sepanjang 20 meter dengan tinggi 10 meter, meskipun kerusakan total di lokasi mencapai 30 meter. Keterbatasan anggaran membuat sebagian belum tertangani.
“Kita berharap adanya anggaran tambahan untuk pelaksanaan TPT-nya di tahun berikutnya karena dengan anggaran yang ada saat ini tidak dapat mengakomodir semua yang terdampak bencana itu,” tambah Murtada.
Paket pekerjaan ini bernilai Rp222,78 juta, bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang merupakan bagian dari total bantuan Rp25 miliar yang dicairkan pada 15 Juni 2026.
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, merupakan bentuk gotong royong fiskal antardaerah untuk membantu pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum setelah bencana banjir dan longsor di Aceh pada November 2025.
Pendanaan ini menindaklanjuti KMK Nomor 59/2026 dan SE Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Sementara Bener Meriah juga menerima Rp28,02 miliar melalui penyesuaian TKD yang telah masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) per 16 Oktober 2026.
Pemulihan untuk Fungsional
Pemulihan jalan, jembatan dan penguatan tebing jalan merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028, yang membagi penanganan menjadi dua tahap: pemulihan fungsi akses secara cepat, lalu rekonstruksi permanen. Dokumen mencatat di Aceh saja ada 1.631 ruas jalan dan 636 jembatan terdampak, sehingga pemulihan berjalan bertahap.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan, “Fungsional dulu, meskipun belum permanen.” Ia juga mengakui beratnya tantangan di daerah pegunungan seperti Dataran Tinggi Gayo, di mana kerusakan berulang kerap terjadi.
Tito mendorong pola gotong royong antardaerah seperti yang dilakukan Pematangsiantar dan Bener Meriah. Namun juga mengingatkan, kebutuhan di luar kemampuan fiskal daerah harus segera diusulkan ke Satgas untuk dikoordinasikan ke tingkat pusat.
“Banyak daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur yang luas namun memiliki kemampuan fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah dan dukungan kementerian terkait sangat diperlukan agar pemulihan dapat berjalan cepat dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ungkap Tito.
Sekjen Kementerian PU, Apri Artoto, melaporkan secara nasional tiga provinsi Sumatera mendapatkan pagu efektif Rp21,42 triliun, di mana Rp6,64 triliun untuk Bina Marga dan Rp7,85 triliun untuk Sumber Daya Air. Dari 33 ruas jalan nasional yang ditangani, progres rata-rata mencapai 59,04 persen.
Di Bener Kelipah Selatan, kawat bronjong yang dipesan belum sampai, namun sudah ada harapan untuk melanjutkan pekerjaan memulihkan akses jalan di kawasan tersebut. Warga berharap, pemerintah juga segera memulihkan jembatan yang putus sambil menunggu masa musim panen kopi yang semakin dekat. Setiap hari yang berlalu tanpa akses berarti biaya yang lebih mahal, perjalanan yang lebih jauh, dan kerinduan petani agar hasil kebun mereka bisa sampai ke pembeli tanpa rasa cemas. (*)
