Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. Menurutnya, pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi mengenai sikap Prabowo dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut tidak benar Presiden menolak niatan pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Prabowo memberikan sejumlah saran. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Isu tersebut turut bergulir di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Dorongan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusie (MK) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu berkaitan dengan persoalan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hak tersebut dapat digunakan, antara lain, untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Sebelumnya, Gibran juga pernah menanggapi polemik pendidikan tersebut. Pada Rabu (7/10), ia menyatakan dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana jika tidak lulus pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran. (*)
