Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Di hamparan tambak Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, benur udang windu telah ditebar. Di sejumlah petakan, endapan lumpur sisa banjir bandang akhir November 2025 lalu masih menutupi dasar lahan. Tapi itu tak membatasi ruang tumbuh udang menjadi harapan puluhan keluarga yang menggantungkan hidup dari lahan berair payau ini.
Sulaiman, salah seorang petambak di Ujong Pacu, menatap hamparan tambaknya dengan syukur. “Kalau dikatakan normal 100 persen, belum. Kami masih membutuhkan bantuan,” ujarnya saat ditemui awal November 2026.
Ia dan warga lainnya telah menerima bantuan benur. Namun lumpur yang masuk ke lahan budidaya membuat kedalaman tambak berkurang sehingga belum siap secara maksimal untuk pemeliharaan.
Kebutuhan yang paling mendesak, kata Sulaiman, adalah alat berat untuk pengerukan dan normalisasi lahan. “Ekskavator sampai saat ini masih sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Selain pembersihan lahan, ia juga menyoroti akar masalah yang berulang yakni luapan sungai yang terus-menerus membawa lumpur masuk ke kawasan tambak. “Kami sangat membutuhkan normalisasi saluran dan penguatan tanggul sungai yang sering meluapkan air ke area tambak kami,” tambahnya.
Nasir, Keuchik Ujong Pacu, mengonfirmasi sekitar 70 keluarga di desanya bekerja sebagai petambak. Sebelum bencana, tambak adalah sumber penghasilan yang layak bagi warga. “Sebelum bencana banjir, alhamdulillah kondisinya lumayan normal. Ada rezeki dari tambak,” kenangnya.
Banjir bandang akhir November 2025 mengubah semuanya. Lumpur masuk ke hampir seluruh lahan, membuat sebagian petakan menjadi dangkal dan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan.
Bantuan Datang
Bantuan pun datang. Dua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di desanya menerima total 1.186.500 ekor benur udang windu, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pokdakan Makmur Tambak menerima 700.000 ekor, sedangkan Pokdakan Bungong Rabo memperoleh 486.500 ekor. Penyaluran benur telah dinyatakan selesai.
“Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh yang telah membantu menyejahterakan dan membangkitkan perekonomian masyarakat Desa Ujong Pacu,” ungkap M. Nasir.
Namun ia juga mengakui bahwa hasil belum bisa langsung terlihat maksimal. “Insyaallah, bisa secara perlahan. Ada tambak yang memang harus direnovasi kembali. Lumpur yang ada harus dibersihkan,” ujarnya.
Memulihkan Produksi dan Perlindungan Kawasan
Penyaluran bantuan benur dan pemulihan tambak di Ujong Pacu merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Renduk PRRP Sumatera 2026–2028.
Dalam bagian Bidang Kelautan dan Perikanan, Renduk mengarahkan kebijakan untuk mengembalikan kapasitas produksi dan memperkuat masyarakat terdampak di wilayah darat maupun pesisir. Untuk tambak dan kolam budidaya, strategi rehabilitasinya meliputi:
- Perbaikan prasarana produksi, termasuk sarana pendukung kegiatan budidaya.
- Pemulihan akses operasional, antara lain akses jalan, perizinan atau legalitas, sistem tata air, dan saluran pendukung.
- Bantuan sarana produksi, seperti benih dan pakan, serta peralatan pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan.
- Akses permodalan dan skema padat karya, termasuk dukungan perlindungan usaha.
- Pendampingan langsung penyuluh perikanan kepada masyarakat terdampak.
Di seluruh Provinsi Aceh, sekitar 30.417 hektare tambak, kolam, dan prasarana pendukung terdampak bencana. Penanganannya direncanakan mencakup perbaikan fisik lahan, pemulihan sistem tata air, hingga bantuan sarana produksi dan pendampingan bagi pembudidaya.
Pelaksanaannya diperkuat secara hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, yang membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas ini berada langsung di bawah Presiden, dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Tito Karnavian, menegaskan pentingnya keterpaduan penanganan antar sektor. “Pemulihan tidak boleh terkotak-kotak. Bantuan bibit harus berjalan beriringan dengan perbaikan lahan, saluran air, dan penguatan tanggul. Jika tidak, usaha masyarakat akan terus terancam oleh bencana susulan,” ujarnya.
Tito menekankan, normalisasi sungai dan penguatan tanggul di kawasan pertanian dan tambak termasuk dalam daftar prioritas penanganan Satgas PRR, mengingat sedimentasi yang tinggi terus menjadi ancaman berulang.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan Kementerian KKP menyediakan anggaran Rp371,8 miliar untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di tiga provinsi terdampak, terdiri atas Rp113,8 miliar belanja tambahan dan Rp258 miliar penyesuaian anggaran.
Sebanyak 12 unit ekskavator telah dikirimkan ke tiga provinsi untuk mempercepat pembersihan lahan tambak dan kolam yang tertimbun lumpur. Delapan unit ditempatkan di Aceh. Hingga akhir Oktober 2026, sekitar 5.707 hektare tambak di Aceh telah kembali beroperasi.
Bagi Sulaiman dan puluhan keluarga petambak Ujong Pacu, benur yang kini berada di air tambak mereka menjadi awal yang baik. Mereka berharap pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bibit saja. Pengerukan lumpur, perbaikan saluran air, dan penguatan tanggul sungai dapat dilakukan selanjutnya. (*)
