Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh meminta polemik pengibaran Bendera Bulan Bintang yang berujung insiden hingga menewaskan seorang warga di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, diselesaikan tanpa kekerasan dan mengedepankan dialog.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengimbau seluruh pihak menahan diri agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Yang paling utama adalah keselamatan rakyat. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang terluka, apalagi kehilangan nyawa. Saya berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” kata Fadhlullah dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Rabu (4/11/2026). Peristiwa yang terjadi dalam rangkaian penertiban Bendera Bulan Bintang itu menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Fadhlullah mengaku sedih dan prihatin setelah menerima kabar kejadian tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh.
“Saya sangat sedih dan prihatin saat mendengar kejadian ini. Atas nama keluarga dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa di Pidie,” ujarnya.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi duka bagi masyarakat Aceh karena terjadi dalam suasana peringatan Maulid Nabi yang semestinya diisi dengan kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan.
Ia menegaskan, persoalan terkait pengibaran Bendera Bulan Bintang perlu diselesaikan secara bermartabat dan kepala dingin tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat sipil.
“Persoalan apa pun hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin. Kita harus menjaga Aceh agar tetap damai. Jangan sampai perbedaan pandangan justru mengorbankan nyawa dan merusak persaudaraan di antara sesama masyarakat Aceh,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga telah mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam.
Menurut Nurlis, Gubernur menginginkan persoalan tersebut ditangani secara baik melalui mekanisme hukum, mengingat terdapat korban dari masyarakat sipil, baik meninggal dunia maupun mengalami luka-luka.
“Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan, penanganan kasus tersebut harus tetap berada dalam koridor perdamaian dan mengedepankan penegakan hukum yang adil.
“Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai melukai hati rakyat,” ujarnya. (*)
