Banda Aceh (Waspada Aceh) – Upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi terus berjalan di Provinsi Aceh. Penyediaan hunian bagi warga yang rumahnya rusak atau hancur dilakukan melalui dua jalur. Yakni hunian sementara (huntara) untuk penampungan segera, dan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang.
Data terbaru yang diterima media dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Sabtu (31/10/2026), menunjukkan capaian yang menggembirakan pada pembangunan huntara. Sementara pembangunan huntap hingga saat ini masih terus berjalan secara bertahap.
Pembangunan hunian sementara di Aceh hampir tuntas. Dari total rencana 18.949 unit, sebanyak 18.916 unit telah selesai dibangun, atau mencapai 99 persen. Capaian ini menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan jumlah huntara terbanyak di antara tiga provinsi terdampak bencana Sumatera.
Berikut rincian lembaga dan jumlah huntara yang telah dibangun di Aceh. Di mana rencananya 18.949 unit dan telah diselesaikan 18.916 unit, sebagai berikut:
- BNPB: 14.732 unit, selesai 14.699 unit
- Danantara: 1.297 unit, seluruhnya telah selesai dibangun
- Kementerian PUPR: 1.542 unit, seluruhnya telah selesai dibangun
- Merci: 88 unit, seluruhnya telah selesai
- Dompet Dhuafa: 181 unit, seluruhnya telah selesai
- Rumah Zakat: 135 unit, seluruhnya telah selesai
- Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 163 unit, seluruhnya telah selesai
- Human Initiative: 52 unit, seluruhnya telah selesai
- PLN: 50 unit, seluruhnya telah selesai
- Berbagai lembaga lainnya juga turut berkontribusi dalam percepatan penyediaan huntara bagi warga
Huntap: 49.184 Unit Direncanakan, 1.473 Unit Telah Selesai
Untuk hunian tetap, rencana pembangunan di Aceh mencakup 49.184 unit. Angka ini merupakan bagian dari target keseluruhan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatear 2026-2028 yang menempatkan pemulihan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas utama.
Sampai saat ini, progres fisik telah mencapai 1.506 unit, di mana 1.473 unit telah dinyatakan selesai dan siap ditempati. Pembangunan ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan mitra sosial:
- BNPB: direncanakan 25.504 unit, telah selesai 824 unit, sedang dibangun 751 unit
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP): direncanakan 20.647 unit, 6.220 unit pada Tahun Anggaran 2026 dan 14.427 unit pada TA 2027. Saat ini 6.220 unit sedang dalam proses tender
- Buddha Tzu Chi: direncanakan 1.000 unit, telah selesai 545 unit, sedang dibangun 455 unit
- Polri: direncanakan 300 unit, sedang dibangun 300 unit
- Kemenko Polkam: direncanakan 104 unit, seluruhnya telah selesai dibangun
- KADIN Indonesia: direncanakan 5 unit, seluruhnya telah selesai
- Caritas: direncanakan 50 unit
Secara keseluruhan di tiga provinsi, dari rencana 60.055 unit huntap, progres telah mencapai 2.460 unit dengan 2.382 unit selesai. Sementara huntara secara nasional telah selesai dibangun 20.770 unit atau mencapai penyelesaian 99 persen dari rencana 20.803 unit.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengapresiasi kerja sama lintas lembaga yang telah mempercepat penempatan warga di huntara.
“Kecepatan penyediaan huntara menunjukkan kehadiran negara dan gotong royong masyarakat,” ujar Tito.
“Pembangunan huntap memang memerlukan waktu lebih lama karena proses perencanaan dan kajian lokasi yang ketat agar rumah yang dibangun aman dan layak huni dalam jangka panjang,” lanjutnya.
“Seluruh pembangunan ini mengikuti kerangka Rencana Induk PRR agar terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran, membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana,” tambah Tito.
Sejalan Renduk PRRP Sumatera 2026-2028
Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dilaksanakan sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk PRR) Pascabencana Sumatera.
Dokumen ini menjadi pedoman bahwa kegiatan pemulihan permukiman dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak sebagai salah satu prioritas utama, dengan prinsip membangun kembali secara lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Dalam kerangka Renduk, penanganan hunian dilakukan secara bertahap dan terencana. Seluruh proses pendataan, penempatan lokasi, pembangunan, hingga penyerahan hunian dikoordinasikan melalui mekanisme terpadu Satgas PRR dengan data tunggal By Name By Address.
Hal ini dilakukan agar bantuan tepat sasaran, terhindar dari tumpang tindih, dan dapat dipantau perkembangannya secara transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Pemerintah berharap pembangunan huntap dapat terus dipercepat pada tahun 2027, sehingga warga yang masih menunggu dapat segera memiliki tempat tinggal yang permanen dan aman. (*)
