Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, berencana menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut bertujuan untuk mengusulkan agar cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan di Blok Andaman dimanfaatkan sebagai penggerak utama program hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Langkah ini diambil agar potensi sumber daya alam Aceh dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi daerah maupun nasional.
Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe sendiri merupakan bagian dari agenda strategis nasional. Presiden Prabowo telah menetapkan 77 proyek unggulan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan pengembangan kawasan industri di Arun termasuk salah satu prioritas yang diharapkan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia bagian barat.
Keputusan untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat diambil melalui rapat kerja yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Aceh pada Kamis, 25 Juni 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir Syamaun, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, antara lain Asisten II Sekretariat Daerah T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Asnawi. Selain unsur pemerintah, pertemuan ini juga melibatkan para pakar, guru besar dari Universitas Syiah Kuala, staf khusus Gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.
Menurut Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, langkah yang akan diambil Gubernur Mualem ini adalah keputusan yang tepat dan sangat strategis bagi kemajuan Aceh.
“Ini adalah jalan yang selayaknya ditempuh, karena hilirisasi akan mengubah sumber daya alam menjadi nilai tambah yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasan rapat, terungkap bahwa Blok Andaman menyimpan cadangan gas alam dan kondensat yang cukup besar. Selama ini, pemanfaatan gas sebesar 300 juta kaki kubik per hari yang direncanakan baru sebatas dibahas untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. Padahal, potensinya jauh lebih luas.
Gas alam dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen, dua bahan baku industri yang sangat dibutuhkan. Metanol misalnya, menjadi salah satu komponen penting dalam program pengembangan biodiesel nasional, karena dibutuhkan sebagai campuran dalam proses pengolahan minyak sawit.
Sementara itu, kondensat yang dihasilkan dari blok tersebut juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari setiap harinya, Blok Andaman bagian selatan mampu memproduksi sekitar 7.500 barel kondensat. Bahan ini dapat diolah lebih lanjut menjadi nafta, minyak tanah, serta berbagai jenis bahan bakar minyak. Hasil olahan ini menjadi bahan baku untuk industri pembuatan cat, pelarut, hingga bensin dan solar.
Kondisi ini mendorong perlunya pembangunan unit pengolahan minyak atau kilang yang terintegrasi di kawasan KEK Arun.
“Dengan berdirinya berbagai industri pengolahan ini, terbuka lapangan kerja baru, nilai investasi meningkat, dan roda perekonomian Aceh akan bergerak lebih cepat,” jelas Prof. Jasman.
Atas dasar pertimbangan tersebut, seluruh peserta rapat menyatakan dukungan penuh agar proses hilirisasi segera diwujudkan, sekaligus meminta jatah pasokan gas dari Blok Andaman dialokasikan untuk kebutuhan industri di dalam wilayah Aceh.
Selain menyusun surat kepada Presiden, rapat juga memutuskan untuk mengundang secara resmi pihak pengelola lapangan, Mubadala Energy, serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Undangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci mengenai rencana pengembangan lapangan tersebut.
“Kami ingin memahami secara menyeluruh skema pengelolaan dan rencana jangka panjangnya,” ungkap akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar.
Hingga saat ini, SKK Migas belum menyerahkan dokumen resmi Rencana Pengembangan Lapangan (Plan of Development atau PoD) untuk Lapangan Gas Tengkulo di wilayah kerja Blok Andaman kepada Pemerintah Aceh.
“Informasi yang kami miliki saat ini baru bersumber dari dokumen analisis dampak lingkungan, bukan dari rencana pengembangan resmi,” terang Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma.
Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, saat ditanya oleh Asisten II Setda Aceh. “Pihak kami sudah mengirimkan surat permintaan dokumen tersebut kepada SKK Migas, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan resmi, sehingga kami juga belum memiliki salinannya,” jelasnya.
Menutup rapat, Sekda M. Nasir Syamaun merangkum dua keputusan utama yang telah disepakati. “Pertama, Gubernur akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo agar cadangan migas di Blok Andaman dijadikan pendorong utama hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe.
Kedua, kami akan mengundang pihak Mubadala Energy dan SKK Migas untuk duduk bersama membahas secara rinci rencana pengelolaan blok tersebut,” tegasnya.
Segera setelah pertemuan usai, Sekda Nasir memerintahkan Kepala Biro Ekonomi Zaini untuk mulai menyusun konsep surat resmi yang akan dikirimkan ke istana kepresidenan, dengan substansi yang sesuai sepenuhnya dengan hasil kesepakatan dalam rapat tersebut. (*)
