Sangat disayangkan jika program bernyawa sosial ini akhirnya hanya dijadikan alat politik semata untuk menjatuhkan lawan, sementara para penikmat keuntungan di balik layar terus tertawa puas.
Seolah sedang disuguhi pertunjukan teater rakyat yang meriah dan penuh lakon, publik Aceh kini menjadi penonton setia dari drama panjang bertajuk polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Panggung kebijakan ini diterangi sorotan lampu yang terang benderang, di mana setiap langkah kebijakan menjadi tontonan ramai.
Di tengah panggung, kita menyaksikan para mahasiswa berteriak lantang menyerukan aspirasi, barikade didirikan di persimpangan jalan, dan debu pertikaian beterbangan memenuhi udara seiring memanasnya suasana emosi.
Namun, layaknya penonton yang hanya terpesona oleh adegan laga, banyak dari kita terlalu sibuk menyoroti keributan di permukaan, hingga lupa meluangkan waktu membaca naskah cerita sesungguhnya yang tersembunyi di balik layar. Narasi yang dibangun seolah telah disepakati sepihak: bahwa segala kesalahan dan dosa terletak mutlak pada kebijakan pemerintah daerah.
Ramai jari menudingkan telunjuk tajam ke arah Pemerintah Aceh, seolah merekalah dalang di balik penyesuaian aturan ini. Padahal, sebagaimana diingatkan pengamat kebijakan T. Auliya Rahman, persoalan ini ibarat mata uang yang memiliki dua sisi tak terpisahkan. Di satu sisi ada regulasi daerah, namun di sisi lain terhampar permasalahan akar dari sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data ganda yang menumpuk, ketidaktepatan sasaran, hingga tumpang tindih administrasi bukanlah kesalahan baru semalam, melainkan warisan bertahun-tahun yang sengaja dibiarkan berjalan tanpa koreksi. Akibatnya, bukan saja anggaran tergerus percuma, namun mereka yang benar-benar sakit dan lemah justru kerap tergeserkan haknya.
Sungguh ironi untuk dicermati: ketika pemerintah berniat merapikan tatanan agar anggaran tidak bocor dan program tetap lestari, langkah tersebut justru dinarasikan sebagai pencabutan hak hidup rakyat. Kita semua menginginkan pelayanan luas dan adil, namun seolah menolak ketika pintu diperiksa agar bantuan jatuh ke tangan yang benar.
Di sinilah letak kisah sebenarnya yang jarang dibicarakan. Di balik gemuruh demo, ternyata terdapat pihak-pihak yang tersenyum lebar atas kekacauan data ini. Pihak asuransi kesehatan menjadi yang paling beruntung; premi dibayarkan penuh oleh APBA sesuai jumlah penduduk maksimal, terlepas apakah layanan itu benar-benar digunakan atau tidak. Keuntungan mengalir deras bak air sungai, sementara beban tetap tertumpu di pundak daerah.
Selanjutnya, para pengusaha pun ikut menikmati kemudahan manis ini. Alih-alih menanggung kewajiban asuransi kesehatan dan hari tua bagi karyawannya, tanggung jawab itu dengan santun seolah digeser sepenuhnya ke pangkuan pemerintah.
Bila semua warga masuk ke dalam fasilitas jaminan kesehatan yang ditanggung negara, lantas bagaimana kewajiban setiap perusahaan? Ada kekhawatiran bahwa kemudian pemilik perusahaan tidak mendaftarkan nama semua karyawannya ke dinas terkait hanya untuk menghindari pengeluaran asuransi jaminan kesehatan.
Sebab pemerintah daerah telah membayar asuransi semua warganya, tanpa tebang pilih, termasuk warga yang sudah menjadi karyawan. Sebuah strategi hemat yang cerdas, tapi licik bagi sang pengusaha, namun sangat mahal harganya bagi uang rakyat.
Kisah semakin berwarna ketika kita melihat bagaimana aliran dana tersebut berputar. Farmasi dan rantai pengelola mendapat keuntungan berlimpah, sementara jasa para dokter dihargai sangat sederhana.
Belum lagi anomali data yang menggelikan: ada kartu peserta yang masih tercatat aktif dan dipakai berkali-kali, padahal pemiliknya telah lama beristirahat tenang di alam sana. Sinyalemen mafia anggaran pun berhembus kencang dari berbagai penjuru.
Maka, sangat wajar jika kita bertanya: mengapa seluruh kemarahan hanya ditujukan kepada pemerintah daerah? Padahal yang terjadi adalah jaringan kepentingan raksasa yang saling menguntungkan.
Unjuk rasa memang hak luhur demokrasi, namun akan lebih bermartabat jika suara itu juga menunjuk ke arah akar masalah. Ruang dialog telah dibuka lebar-lebar, namun sering kali ditolak mentah-mentah.
Pada akhirnya, persoalan JKA sejatinya bukanlah tentang siapa yang kalah atau menang dalam debat politik. Ini murni urusan kemanusiaan, tentang bagaimana kita menjaga agar saudara kita yang lemah, sakit, dan kurang mampu tetap terlindungi.
Sangat disayangkan jika program bernyawa sosial ini akhirnya hanya dijadikan alat politik semata untuk menjatuhkan lawan, sementara para penikmat keuntungan di balik layar terus tertawa puas.
Sudah saatnya kita menurunkan nada suara, mendinginkan emosi, dan mulai melihat gambaran utuhnya. Karena kesejahteraan rakyat tidak akan pernah tegak di atas data yang palsu dan kepentingan yang bertopengkan kemanusiaan. (*)
