Banda Aceh (Waspada Aceh) – Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh untuk memastikan penanganan korban banjir dan longsor berjalan sebagaimana mestinya serta kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, Rabu (6/5/2026) di Banda Aceh menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang pada 3 Mei 2026, kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Pidie Jaya pada 4 Mei 2026.
Di Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Wali Nanggroe meninjau lokasi pengungsian warga yang hingga kini masih menunggu proses relokasi ke hunian sementara (huntara).
Ia juga berdialog langsung dengan warga yang menjadi korban banjir dan longsor yang sebelumnya melanda kawasan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe mengimbau masyarakat yang telah mendapatkan hunian sementara agar segera menempatinya, sementara warga yang masih menunggu proses relokasi diminta bersabar hingga pembangunan selesai.
“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tempat tinggal sementara yang dibangun pemerintah agar segera ditempati. Sementara bagi masyarakat yang masih dalam proses relokasi, kami berharap dapat bersabar. Kita berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan seluruh pembangunan hunian bagi saudara-saudara kita,” ujarnya.
Setelah dari Aceh Tamiang, Wali Nanggroe melanjutkan kunjungan ke kawasan Krueng Meureudu serta lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Kehadiran beliau disambut Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama unsur Forkopimda setempat.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan adat, lingkungan, serta penguatan sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pemulihan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah agar dampak bencana tidak berkepanjangan.
“Masalah kehidupan masyarakat harus
mendapat perhatian serius dari pemerintah agar kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Saya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan infrastruktur jalan nasional, jalan provinsi, serta akses permukiman warga.
Namun ia mengakui, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tertangani secara maksimal. Kondisi Krueng Meureudu yang mengalami sedimentasi parah juga menjadi ancaman serius bagi warga sekitar bantaran sungai.
“Jika hujan turun dengan intensitas sedikit lebih deras saja, air langsung meluap ke permukiman warga. Kedalaman Krueng Meureudu saat ini tinggal sekitar dua hingga tiga meter dari permukiman akibat sedimentasi yang sangat tebal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengerukan sungai menjadi kebutuhan mendesak agar risiko banjir dapat diminimalisir ke depan.
Kunjungan Wali Nanggroe ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perhatian terhadap masyarakat terdampak agar segera bangkit dari kondisi darurat menuju kehidupan yang lebih stabil. (*)
