Aceh Utara (Waspada Aceh) – Seribuan tenaga honorer R2 dan R3 meliputi guru, tenaga kesehatan, personel BPBD dan lainnya, yang tidak lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Aceh Utara di Landeng Kecamatan Lhoksukon, Senin (13/1/2025).
Aksi yang dilakukan tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aceh Utara, menuntut peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu (full time) dan menolak diangkat PPPK paruh waktu .
Berdasarkan pengamatan waspadaaceh.com, para honorer membentang sejumlah spanduk bertuliskan ‘Pengabdian puluhan tahun hanya dapat R3’, ‘Hanya kalah di depan laptop 2 jam, pengabdian dan integritas belum cukup, kami guru ASN R3, teknis, nakes’.
Juru bicara aksi, Yoan Puja Kesuma, kepada wartawan mengatakan tenaga honorer menuntut pengangkatan non-ASN untuk tidak lagi paruh waktu, tapi menjadi pegawai penuh waktu.
“Pegawai paruh waktu itu belum diketahui mekanismenya seperti apa, karena kami rata-rata sudah mengabdi lebih dari 10 hingga 18 tahun. Tapi nasib kami seperti tidak ada yang peduli dalam pelayanan publik,“ kata Yoan didamping koordinator aksi Munazir.
Selain itu, mereka meminta kepada pemerintah untuk memberikan peluang aturan khusus untuk para tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dan sudah seharusnya pemerintah menghargai pengabdian tenaga honorer.
“Saat pandemi Covid-19, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk berjuang. Selain itu, personel BPBD bekerja keras dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Aceh Utara yang rawan banjir,” jelasnya.
“Begitu pula tenaga guru honorer banyak jasanya untuk mendidik anak-anak di sekolah. Terkadang gaji pun tidak seberapa tetapi mereka tetap mengabdi demi anak bangsa,” lanjut Yoan.
Sementara Pj Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, menjelaskan bahwa data honorer kategori R2 dan R3 telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terkait tuntutan para tenaga honorer ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Kami sudah membicarakan masalah ini dengan tim kabupaten. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat agar honorer R2 dan R3 diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK,” katanya.
“Jumlah tenaga honorer R2 dan R3 sebanyak 4.276 orang, meliputi guru, tenaga teknis maupun tenaga kesehatan. Yang tidak lulus dapat kesempatan kedepan,“ pungkanya. (*).