Banda Aceh (Waspada Aceh) – Guna pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh dan TPID Provinsi Aceh menyepakati berbagai langkah penanganan yang terintegrasi dan terpadu, jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
Kesepakatan dimaksud merupakan hasil rapat koordinasi antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, Selasa (4/10/2022), di Auditorium Bank Indonesia.
Untuk jangka pendek, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq telah menginstruksikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) segera menggelar pasar murah. Kegiatan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang perayaan maulid nabi, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Hal sama juga dilakukan Pemerintah Aceh melalui Disperindag Aceh akan operasi pasar sampai dengan akhir tahun nanti, khususnya untuk komoditas beras. Kuotanya mencapai tiga ton per kota/kabupaten per hari. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lima kota/kabupaten, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Barat.
Menanggapi instruksi Pj Wali Kota, Kadiskopukmdag Banda Aceh M Nurdin, menyatakan siap untuk menggelar pasar murah. “Insyaallah pasar murah akan kita gelar minggu depan dan saat ini kami sedang melakukan proses persiapan,“ kata Nurdin
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Banda Aceh ini menuturkan terkait dengan harga dan stok bahan pokok di Banda Aceh, Pj Wali Kota bersama TPID pun telah melakukan sidak ke Pasar Al Mahirah dan Pasar Peuniti pada 1 Oktober 2022 lalu. “Untuk harga bahan pokok relatif stabil, bahkan beberapa harga komoditi seperti bawang dan cabai sudah mulai turun,” ujar Nurdin.
Sedangkan untuk harga komoditi beras medium masih tinggi atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah, “Namun untuk beras premium harganya masih di bawah HET yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya lagi.
“Jika terdapat kenaikan harga yang signifikan, Pemko bersama TPID Kota Banda Aceh sudah siap melakukan intervensi pasar,” kata Nurdin usai mengikuti rakor pengendalian inflasi di kantor BI.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi penimbunan dan pengawasan harga, pihaknya juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Satgas Pangan Polresta Banda Aceh dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I.
Diskopukmdag juga akan berkordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I untuk menelusuri jika terjadi lonjakan harga tinggi pada kebutuhan pokok. “KPPU akan menulusuri kemungkinan terjadinya kartel atau monopoli harga bahan pokok bersama Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh,” ujarnya.
Nurdin menegaskan semua tahapan pengendalian inflasi, baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang selalu dibahas dan diputuskan bersama dengan Pemerintah Aceh dan TPID.
“TPID, Satgas Pangan termasuk KPPU Wilayah I ikut membantu pemda mengawasi harga bahan pokok yang menjadi salah satu indikator inflasi,” tegasnya. (*)
