Kamis, April 18, 2024
Google search engine
BerandaAcehTahun 2022, Aceh Besar Target Turunkan Kemiskinan Hingga 10%

Tahun 2022, Aceh Besar Target Turunkan Kemiskinan Hingga 10%

Jantho (Waspada Aceh) – Bupati Aceh Besar, H.Mawardi Ali menegaskan, dengan dukungan seluruh stakeholder, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan 10 hingga 11 persen pada tahun 2022 mendatang.

Hal itu diungkapkan Mawardi Ali ketika membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 di Aula Kantor Bappeda Aceh Besar, Senin (15/3/2021).

Mawardi Ali mengemukakan, pada tahun 2020, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh Besar berada di angka 0,31 persen. Sedangkan dalam target RPJM Kabupaten Aceh Besar bisa menduduki di angka 4,51 persen.

“Tetapi karena pandemi global wabah COVID-19 ini memukul pertumbuhan ekonomi global yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh Besar masih dalam kategori baik, karena masih menunjukkan angka positif, dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Bahkan pertumbuhan Provinsi Aceh sendiri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu minus 0,37 persen,” katanya.

Bupati Aceh Besar menjelaskan, pada tahun 2020, Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan refocusing anggaran, dan pada tahun 2021 ini juga berdasarkan PMK Nomor 17 tahun 2021, Kabupaten Aceh Besar juga harus melakukan refocusing anggaran sebesar 8 persen atau sekitar Rp28 miliar.

Mengingat kebutuhan pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Aceh Besar dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh Besar ke arah yang lebih baik lagi, maka diharapkan dalam perencanaan ini benar-benar memprioritaskan usulan masyarakat dan yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah juga merupakan wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program. Dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Begitu juga dengan rencana kerja perangkat daerah, harus memprioritaskan kegiatan yang membawa dampak langsung untuk pertumbuhan ekonomi ke arah positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

Untuk itu, Bupati Mawardi Ali mengharapkan kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir untuk serius dan bekerja bersama-sama. Sehingga melalui forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, kata Mawardi, dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat (bottom up planning) yang akan disinergikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah (top down planning) dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan.

Terpenting, kata bupati, adalah adanya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan yang kemudian diharapkan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan mendesak di tahun 2022 mendatang.

Kepala Bapedda Aceh Besar, Rahmawati, menambahkan, kegiatan Forum Perangkat Daerah/Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 itu dihadiri Sekdakab Aceh Besar, Sulaimi, para Asisten Setdakab, Kepala OPD, para camat, para stakeholder, dan tokoh-tokoh masyarakat dari 23 kecamatan.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, jelas Rahmawati, bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Selain itu, untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Juga menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. (Ria)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER