Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima dan menangani sebanyak 382 laporan sepanjang tahun 2021.
Kepala Ombudsman RI Aceh, Taqwaddin Husin, mengatakan, jumlah laporan tahun ini naik drastis dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sekitar 168 laporan dan tahun 2019 sebanyak 132 laporan.
“Benar terjadi peningkatan drastis laporan masyarakat terkait pelayanan publik di Aceh. Ini bisa jadi karena, di satu sisi semakin dipercayanya Ombudsman sebagai lembaga penyelesaian masalah, dan di sisi lain semakin tingginya harapan publik terhadap pelayanan dari pemerintahan,” ungkap Taqwaddin, kepada Waspadaceh.com, Minggu (02/01/2022).
Lanjutnya, berdasarkan data yang ada, laporan terbanyak masih didominasi masalah kepegawaian, yaitu 49 laporan atau 13 persen. Kemudian pedesaan 47 laporan atau 12 persen dan selanjutnya terkait agraria atau pertanahan juga 47 laporan atau 12 persen.
Selain substansi di atas, banyak juga laporan tentang hal lainnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
“Untuk instansi yang paling banyak dilaporkan yaitu pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal, dan juga BUMN/BUMD,” lanjut Taqwaddin.
Pemerintah daerah yang dilaporkan terbanyak Kota Banda Aceh, kemudian Aceh Besar, dan selanjutnya Kota Langsa.
“Dilihat dari bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan, paling banyak itu penundaan berlarut,” ungkapnya.
Dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu penundaan berlarut sebanyak 21 laporan atau 30 persen, kemudian penyimpangan prosedur 12 laporan atau 17 persen, dan selanjutnya tidak memberikan pelayanan juga sebanyak 12 laporan atau setara 17 persen.
“Saat ini, semua instansi terlapor sangat kooperatif dalam menyelesaikan pengaduan yang dilaporkan ke Ombudsman. Sehingga, dari 382 laporan, 90 persen sudah kita selesaikan,” ucap Taqwaddin.
Lanjutnya sisanya sedang berproses, karena ada beberapa laporan yang dilaporkan pada akhir tahun.
Untuk tahun 2022, kata Taqwaddin, Ombudsman Aceh juga akan fokus pengawasan pada pengadaan barang dan jasa, perbankan, dan juga pelayanan kesehatan.
“Tahun 2022, kita juga akan fokus pada pengawasan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya pelayanan perbankan, dan juga pelayanan kesehatan,” tutur Taqwaddin. (Cut Nauval d)
