Banda Aceh (Waspada Aceh) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong langkah strategis guna mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dua inisiatif utama yang diusung adalah penerapan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta penyesuaian besaran bantuan pembangunan huntap menjadi Rp80 juta per unit.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan usulan ini disusun untuk mengatasi tantangan pembangunan huntap secara mandiri, baik secara in-situ maupun ex-situ, yang dinilai lebih kompleks dibandingkan pembangunan terpusat atau komunal.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
“Pembangunan huntap mandiri bersifat tersebar dan memerlukan fleksibilitas tinggi. Oleh karena itu, kami mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai dari BNPB agar proses penyaluran dan pemanfaatan dana dapat berjalan lebih cepat dan adaptif,” ujar Tito.
Mekanisme ini diharapkan memberikan keluwesan bagi BNPB dalam mempercepat pembangunan hunian yang aman, layak, dan permanen bagi masyarakat terdampak.
Selain memperbaiki skema pendanaan, Satgas PRR juga mengusulkan kenaikan besaran bantuan pembangunan huntap. Nilai bantuan yang selama ini ditetapkan sebesar Rp60 juta per unit dinilai sudah tidak memadai untuk memenuhi standar rumah layak huni saat ini.
“Berdasarkan berbagai acuan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan standar sekitar Rp120 juta per unit, sementara di Aceh biaya pembangunan tercatat sekitar Rp96 juta. Bahkan lembaga kemanusiaan Buddha Tzu Chi menggunakan anggaran sekitar Rp75 juta per rumah. Oleh sebab itu, kami mengusulkan penyesuaian menjadi sekitar Rp80 juta per unit,” papar Tito.
Usulan ini disusun dengan mempertimbangkan kenaikan biaya material dan tenaga kerja di lapangan, guna menjamin kualitas hunian yang dibangun serta mempercepat penyelesaiannya.
Tito menegaskan bahwa seluruh usulan strategis ini akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Pratikno dan dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan ini menjadi wujud sinergi lintas sektor pemerintah demi memperkuat dan mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. (*)
